Penanganan 2 Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada Dihentikan Panwaslih #La Ode Azhar dan Istri Camat Puuwatu tak Terbukti Melanggar – Berita Kota Kendari
Suksesi

Penanganan 2 Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada Dihentikan Panwaslih #La Ode Azhar dan Istri Camat Puuwatu tak Terbukti Melanggar

Ketgam: Ketua Panwasli Kota Kendari, Alasman Mpesau (tengah) Bersama Sentra Gakkumdu Saat Menyampaikan Dihentikannya Dua Kasus Yang Tengah Ditanganinya. (foto: Rudy/BKK)

KENDARI, BKK – Penanganan dua laporan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) dihentikan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Kendari. Hal itu dilakukan karena  tidak ditemukan dua alat bukti  yang mengarah pada tindakan money politic itu.

Dua pelanggaran yang penanganannya dihentikn panwaslih tersebut adalah kegiatan bagi-bagi minyak goreng kepada warga Kelurahan Kampung Salo, Kecamatan Kendari, yang dilakukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, La Ode Azhar dan dugaan bagi-bagi uang kepada masyarakat Kecamatan Puuwatu yang dilakukan istri Camat Puuwatu, Martini.

“Laporan yang diregistrasi pada  18 Januari lalu yakni kegiatan bagi-bagi minyak yang dilakukan La Ode Azhar di Kelurahan Kampung Salo beberapa hari lalu tidak bisa dilanjutkan kasusnya karena tidak ditemukannya dua alat bukti. Begitu pula dengan kasus yang dilakukan oleh istri Camat Puuwatu,” jelas Ketua Panwaslih Kendari, Alasman Mpesau kepada awak media di kantornya, Selasa (24/1) malam.

Proses penanganan dugaan kasus pelanggaran pilkada itu, lanjut Alasman, dilakukan panwaslih bersama pihak kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu). Sejumlah saksi baik dari pihak  pelapor maupun terlapor telah diperiksa. Namun, kata dia, setelah dilakukan gelar perkara, pihaknya tidak menemukan dua alat bukti sehingga kasus ini dihentikan.

“Dua alat bukti yang dimaksud sebagaimana tertuang pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang pertama adalah keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat dan keterangan terduga. Dua alat bukti untuk ditingkatkan statusnya ke penyidikkan itu tidak terpenuhi,” pungkasnya.

Dijelaskannya, berdasarkan keterangan tentang ajakan atas dugaan pelanggaran tersebut tidak ditemukan unsur-unsur pidana. Sebagaimana dugaan pelanggaran itu, kata dia, tertuang pada Pasal 187 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah yakni ada beberapa unsur yang harus dapat dibangun atau ditemukan peristiwa seperti memberikan uang atau materi untuk mengajak memilih salah satu paslon.

“Disitu (kasusu La Ode Azhar,red) tidak bisa ditemukan unsur-unsur pidananya. Begitupula dalam kasus dugaan pelanggaran bagi-bagi uang yang dilakukan istri Camat Puuwatu. Kami tidak bisa melanjutkan kasusnya karena tidak bisa menemukan dua alat bukti. Untuk memberikan surat teguran terhadap kedua terduga tersebut kami akan kembali membahasnya,” ungkapnya.

Saat dikonfirmasi secara terpisah,La Ode Azhar mengungkapkan, sesuai dengan niatan baik yang dilakukannya untuk membagikan minyak kepada warga Kelurahan Kampung Salo tersebut semata-mata hanya untuk membantu masyarakat. Bukan untuk mengajak masyarakat memilih salah satu paslon wali kota dan wakil wali kota.

“Saya tidak pernah mengarahkan warga untuk memilih salah satu paslon saat saya membagikan minyak goreng itu. Niatan saya baik hanya bagaimana saya membantu warga yang membutuhkan,” pungkasnya. (m2/b/nur)

To Top