Jaksa Tahan Ketua dan 2 Anggota KPU Konsel #Pengacara Siapkan Praperadilan – Berita Kota Kendari
Kasuistika

Jaksa Tahan Ketua dan 2 Anggota KPU Konsel #Pengacara Siapkan Praperadilan

Ketgam: Anggota KPU Konsel Yusran SPd saat digelandang masuk ke mobil untuk dibawa ke Rutan Punggolaka, Kendari.

Andoolo, BKK– Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Konsel, Rabu(25/1), menahan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Konsel Jabal Nur, serta dua anggota KPU, yakni Yusran dan Sutamin Rembasa.

Ketiganya ditahan dalam kasus dugaan korupsi dana hibah, yaitu kasus sewa mobil yang diduga fiktif.

Sebelumnya, dua anggota KPU Konsel yakni Aswan dan Nuzul Qadri telah terlebih dahulu ditetapkan tersangka oleh Kejari Konsel pada 9 Desember 2016.

Kajari Konsel Abdillah SH MH menerangkan, penetapan tersangka disertai penahanan ketiga anggota KPU dilakukan karena berkas telah rampung dan memiliki dua alat bukti kuat, yakni surat rental dan surat keterangan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), serta ada hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Pada 11 Januari 2017 kita sudah tetapkan tersangka dan hari ini kita tahan. Sengaja kami tidak expose karena Ini strategi penyidikan kita. Mereka menganggap selama ini tidak salah dan itu lebih bagus. Mereka tadi datang dengan santainya tanpa mengetahui akan ditahan,” jelasnya.

Abdillah mengungkapkan, kerugian negara dalam kasus ini sekitar Rp 272 juta dari lima anggota KPU Konsel, dan itu merupakan akumulasi dana hibah yang diporsikan masing-masing dari kelima komisioner, yakni Rp 54 juta per orang.

Untuk sementara, kata Abdillah, tiga anggota Komisioner tersebut telah diamankan di Rumah Tahanan (Rutan) Punggolaka, Kendari.

Kuasa Hukum dari Sutamin Rembasa, Khalid Usman  SH mengatakan, pihaknya akan segera melakukan upaya praperadilan, karena menganggap persoalan itu merupakan kesalahan administrasi negara, kesalahan dari pada sekretaris dan bendahara KPU.

“Mereka tidak mengetahui kontrak itu harus ditandatangani oleh PPK dan tiba-tiba ditandatangani oleh komisioner.  Kendaraan yang dirental tidak fiktif, ada kendaraan,ada bukti kuitansinya,” tangkisnya.

Dia menuturkan, dua alat bukti yang  dimaksudkan jaksa untuk menahan seseorang belum cukup, dan seharusnya ketiga komisioner itu tidak perlu ditahan melainkan disidang terlebih dahulu.

“Kemudian, nilai kerugian negara  cuma Rp 50 juta, seharusnya diselesaikan dan dikembalikan ke keuangan negara. Selesai,” tuturnya.

Ketua tim penasehat hukum ketiga tersangka, DR Abdul Rahman SH MH juga mengatakan, hari ini (Rabu, red) pemanggilan tersangka seharusnya kebiasaan yang dilakukan di-BAP (berita acara pemeriksaan) dulu sebagai tersangka, tidak langsung ditahan,” protesnya.

Dia menilai pihak kejaksaan terkesan terlalu terburu-buru dalam penetapan tersangka, dan nantinya penetapan tersangka akan diuji pada saat praperadilan.

“Kalau saya pelajari berkasnya, persoalan rental mobil ada dalam juknis (petunjuk teknis), sehingga mereka lakukan perbuatan itu. Dan, itu atas persetujuan dari sekretariat. Jadi, saya menilai tidak bersifat melawan hukum. Yang seharusnya bertanggung jawab adalah sekretaris dan bendahara,” tudingnya.

Abdul Rahman meyakini para komisioner tersebut akan terbebas dari tuntutan hukum, karena hanya kesalahan administrasi.

“Tidak ada niat untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain,” katanya. (k8/b/iis)

To Top