Suksesi

Tak Terdaftar, 2 Lembaga Survei Ditegur KPU Kendari

KENDARI, BKK – Lembaga survei yang mengumumkan hasil risetnya terkait pemilihan kepala daerah namun tidak terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) maka siap-siap mendapat sanksi. Khusus di Kota Kendari,  sudah ada dua lembaga survei yang mendapat sanksi teguran dari KPU setempat.

Dua lembaga survei terebut yakni  Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Halu Oleo (UHO) dan Lembaga Riset dan Survei Indonesia (LRSI). Keduanya belum terdaftar di KPU, namun baru-baru ini mengumumkan hasil risetnya terkait popularitas pencapaian yang dimiliki masing-masing pasangan calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari.

Sanksi teguran yang diberikan KPU Kota Kendari itu, berdasarkan instruksi KPU Sulawei Tenggara (Sultra). Kedua lembaga tersebut, dianggap telah melanggar ketentuan yang berlaku.

“Jika sudah berkali-kali dilakukan peneguran namun lagi-lagi tetap menyampaikan hasil surveinya maka kita akan sampaikan ke panwas untuk dilakukan peneguran. Saya juga sudah melakukan konfirmasi kepada penanggung jawab lembaga survei itu dan dia menggaransikan untuk tidak terjadi lagi,” kata salah satu komisioner KPU Sultra, Iwan Rompo saat ditemui di salah hotel di Kota Kendari, Selasa, (24/1).

Dijelaskan Iwan, peneguran itu dilakukan berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang partisipasi masyarakat yang seharusnya, sebelum menyampaikan ke publik atas hasil surveinya terlebih dahulu setiap lembaga survei harus mendaftarkan diri ke KPU kebutan/kota. Bahkan, sambung dia, berdasarkan aturan,  sebelum turun lapangan, lembaga survei terlebih dahulu harus melapor ke KPU setempat.

“Bukannya masih dalam kepengurusan akreditasi legalitas, tetapi lembaga survei sudah menyampaikan hasil surveinya. Dari perspektif pemilih akuntabel partisipasi masyarakat sepanjang sesuai dengan koridornya sebenarnya itu tidak ada yang masalah. Selama ini, setiap lembaga survei yang menyampaikan hasil surveinya tersebut masih dalam proses pendaftaran, namun sudah melakukan pengumuman dengan menyampaikan ke publik atas hasil surveinya,” pungkasnya.

Sebenarnya, lanjut Iwan, bukan hal sulit untuk mematuhi PKPU nomor 7 itu. Tinggal bagaimana lembaga survei ini memenuhi kewajibannya ke KPU untuk melakukan pendaftaran dan membuktikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, diantaranya akta pendirian, domisili dari lurah, sumber anggaran dan menjamin bahwa lembaga survei tersebut independent.

“KPU tidak pada domain hasil tetapi pada aspek legalitas. Bagaimana hasilnya, metode yang digunakan dalam pengambilan survei, sampai pada kesimpulan tersebut bukan pada domain KPU tetapi KPU cuman pada aspek legalitas atas lembaga survei tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, untuk menilai publik merasa rugi dengan tidaknya atas hasil survei sebenarnya agak susah dan sangat beragam. Namun, jika melihat secara perspektif keterbukaan informasi, tentu publik bisa menuding bahwa ini adalah sebuah pembatasan tetapi ada kepentingan yang besar untuk mencegah kegaduhan.

“Berdasarkan pengalaman sebelumnya pada saat pemilihan legislatif dan pilpres beberapa tahun yang lalu,  tidak ada regulasi yang mengatur tentang itu (lembaga survei,red) sehingga kemudian publik justru lebih bingung dengan banyaknya hasil survei. Ini sebenarnya lebih kepada aspek legalitas untuk publik mendapatkan informasi yang benar,” imbuhnya. (m2/b/nur)