Aksah Sebut Syam Alam Tidak Paham UU – Berita Kota Kendari
Beranda

Aksah Sebut Syam Alam Tidak Paham UU

Foto: Aksa. (Nirwan/BKK)
Ombudsman Disebut Terlalu Jauh Campuri Proyek Pasar Baruga

KENDARI, BKK – Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Sulawesi Tenggara (Sultra) geram lembaganya disebut terlalu jauh mencampuri polemik Pasar Baruga.

Kepala Kantor Perwakilan ORI Sultra Aksa menyebut, proses pengadaan dari proyek tersebut merupakan bagian dari ruang lingkup yang harus diawasi oleh ORI, sebagai lembaga negara yang dibentuk untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.

“Jadi, kalau kemudian Kepala Dinas (Kadis) Dinas Perindustrian Perdangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Kendari Syam Alam mengatakan Ombudsman terlalu jauh mencampuri Pasar Baruga, itu pernyataan yang tidak berdasar. Dan, Kadis tidak baca undang-undang. Makanya, kalau mau jadi penyelenggara publik yang baik, baca dulu undang-undang, supaya melaksanakan tugas dan pekerjaan itu dengan benar,” sungut Aksa, Selasa (24/1).

Ia melanjutkan, hasil temuan Ombudsman mengindikasikan panitianya bekerja tidak benar, karena di pekerjaan itu tidak ada peserta lelang yang memenuhi syarat, sehingga, tidak harus dimenangkan.

Dan, sambung dia, harusnya panitianya mengatakan gagal lelang dan melakukan lelang  kembali, bukannya malah memaksakan memenangkan salah satu peserta lelang.

“Apalagi yang dimenangkan ini adalah perusahaan baru. Maka, sebetulnya itu panitia dianggap merugikan daerah, memperkaya orang lain atau korporasi, bahkan unsur tindak pidana korupsinya itu kan terpenuhi sebetulnya. Nah, sekarang unsur kerugian negaranya ada karena uang itu sudah dibayarkan kepada kontraktor, kemudian ada perbuatan melawan hukum,” paparnya.

Ia juga mengatakan, pihaknya sudah tahu perusahaan itu tidak memenuhi syarat.

“Tapi, kok tetap dimenangkan. Itu kan namanya melawan hukum,” sergah Aksa.

Ia merinci, di peraturan residen (perpres) jelas dikatakan bahwa yang namanya nonkecil itu harus dilengkapi dengan syarat kemampuan dasar, atau pengalaman pekerjaan perusahaan yang dimenangkan ini.

“Tapi malah  perusahaan yang baru 3 tahun didirikan yang dimenangkan, dan belum punya pengalaman untuk mengerjakan proyek senilai Rp 9,2 miliar. Dikatakan nonkecil karena anggaranya di atas Rp 2,5 miliar. Jadi, kalau anggaran Rp 9,2 miliar minimal perusahaan tersebut pernah mengerjakan anggaran Rp 3 miliar.”

“Jadi, kalau ada yang mengatakan Ombudsman terlalu jauh mencampuri, maka saya katakan yang memberikan tanggapan seperti itu dasarnya kurang membaca ketentuan perundang-undangan.

Orang-orang ini menjadi Kadis atau menduduki jabatan tinggi pratama itu hanya memenuhi syarat kepangkatan dan golongan saja, tetapi tidak memenuhi syarat kompetensi,” semprot Aksa.

Sehingga, masih kata dia, pengangkatan jabatan tinggi pratama yang seperti ini disebut pengangkatan tidak profesional yang dilakukan oleh kepala daerah.

Di sisi lain, Aksa melanjutkan, pejabat tinggi pratama yang sudah dikasih amanah tidak pernah membaca undang-undang. Maka, jangan mengantakan Ombudsman terlalu jauh mencampuri padahal mereka yang tidak tahu aturan.

“Jika Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman, maka sudah pasti kami akan melakukan langkah-langkah hukum selanjutnya, seperti, langkah untuk melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maupun pada penegak hukum lainnya,” ujarnya.

Bahkan, papar dia, dalam undang-undang pemerintah daerah mengatakan bahwa pemerintah daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman akan diberikan sanksi.

Disebutkan, Pasar Baruga sebetulnya diduga ada kongkalikong karena dari 5 perusahaan yang melakukan penawaran, sama-sama tidak memenuhi syarat.

“Maka, diduga panitia melakukan kongkalikong dengan perusahaan yang dimenangkan itu. Soal kemudian, bagaimana cara kongkalikong itu, saya kira nanti penegak hukum yang membuktikan. Yang pasti, Ombudsman menduganya seperti itu karena  perusahaan ini nyata tidak memenuhi syarat,” ucapnya. (cr6)

To Top