KASN RI Tekankan ASN Kendari Netral dalam Pilkada – Berita Kota Kendari
Beranda

KASN RI Tekankan ASN Kendari Netral dalam Pilkada

Ketgam: Saat Sosialisasi Netraliras ASN Dalam Pilkada Yang Berlangsung di Ruang Pola Kendari.

KENDARI, BKK – Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (KASN RI) menekankan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, netral dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017 yang akan dihelat 15 Februari mendatang.

Komisi KASN RI, Waluyo mengatakan, hak politik adalah hak untuk memilih salah satu pasangan calon (Paslon), itu pun diperbolehkan bagi ASN.

Akan tetapi, abdi negara ini harus tetap netral dalam artian tidak boleh terang-terangan di depan publik dengan mengajak atau mengarahkan pemilih lain untuk mendukung salah satu paslon.

“Apalagi kalau ASN tersebut sebagai pejabat, maka kemungkinan melekat suatu kewenangan. Meskipun begitu pejabat atau ASN tidak boleh memanfaatkan fasilitas negara, misalnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk menguntungkan salah satu calon,” ungkap Waluyo di sela-sela sosialisasi menjaga netralitas PNS dalam pilkada di Kendari, Senin (23/1).

Tidak dapat dipungkiri,  dalam momen pilkada, ASN di setiap daerah sudah mempertaruhkan posisi atau jabatan hingga menentukan sikap untuk mendukung paslon tertentu. Namun demikian, menurut Waluyo, di sisi lain mereka mempunyai tanggung jawab harus netral dalam proses pesta demokrasi ini.

“Justru jika ASN dapat netral, maka mereka akan dilindungi jika ada balas jasa atau balas dendam.

Misalkan dia (ASN, red) walaupun tidak salah tetapi mendapatkan hukuman yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 53 Tahun 2010, atau di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara tentang kinerja, maka itu nantinya bisa dilaporkan ke ASN untuk menindak lajutinya,” paparnya.

Salah satu ketakutan ASN sehingga harus terlibat politik praktis yakni takut akan dimutasi dan kehilangan jabatan. Namun, mengeni rotasi, kata Waluyo, dalam pasal 116 disebutkan sebelum dua tahun menjabat, kepala daerah terpilih dilarang melakukan penggantian pejabat pimpinan tinggi. Kecuali melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak sesuai dengan persyaratan jabatan.

“Nah pemahaman atas melanggar peraturan perudangan berarti harus dibuktikan dengan adanya bukti-bukti pelanggaran yang dimaksudkan. Di dalam pasal 118 juga disebutkan bahwa setiap pejabat pimpinan tinggi harus diberikan janjian kinerja, sehingga kinerjanya harus tercapai. Jika tidak tercapai, maka diberikan waktu untuk perbaikan. Namun, jika perbaikan juga masih tidak bisa maka itu bisa diganti,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Kendari, Makmur mengaku mengapresiasi kegiatan sosialisasi netralitas ASN dalam pilkada tersebut.  Sebab, dengan begitu dirinya dapat mengetahui aturan-aturannya, larangannya, bahkan sampai sanksinya.

“Sehingga nanti kita sangat berhati-hati ketika menghadiri kegiatan yang sifatnya sosialisasi. Kita juga akan mengingatkan kepada teman-teman untuk tidak membawa atribut PNS, apa lagi atribut partai,” paparnya.

Makmur mengakui, dalam aturan yang ada memang ASN dilarang terlibat dalam sosialisasi pilkada, kecuali sebagai perwakilan warga masyarakat. Tetapi, tambahnya, dalam kegiatan yang diikutinya itu dilarang sama sekali membawa atributnya sebagai ASN. (Cr6/b/nur)

To Top