Beranda

Kinerja Badan Keuangan Konawe Dipertanyakan

Foto : Pendamping Desa Pemberdayaan Kabupaten Konawe, Syamsul Kaidah (Rull/BKK)

KENDARI, BKK– Kinerja Badan Keuangan Kabupaten Konawe terkait penyaluran keuangan desa kini mulai dipertanyakan para pendamping desa di daerah itu.

Penyaluran dana desa dan pengelolaan keuangan yang dilakukan Badan Keuangan Kabupaten Konawe, dinilai telah menyalahi beberapa regulasi.

“Ada beberapa regulasi yang dilanggar Badan Keuangan Kabupaten Konawe, dimana hal itu bertentangan dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa,” terang pendamping desa pemberdayaan Kabupaten Konawe, Syamsul Kaidah saat ditemui di kediamannya di Kota kendari, Minggu (22/1).

Ia menjelaskan, penyaluran keuangan desa yang dilakukan Badan Keuangan Konawe mesti dievaluasi total dan terbuka. Pasalnya, selama ini banyak menyalahi aturan peundang-undangan yang salah satu poinnya menjelaskan tentang pemberdayaan desa.

“Dalam aturannya jelas yaitu desa mesti diperdayakan, dimampukan, dimandirikan dan diperkuat bukan sebaliknya hanya karena persoalan pengelolaan keuangan yang tidak transparan,” jelasnya.

Mestinya, lanjut dia, Badan Keuangan Konawe hanya sebatas bertanggung jawab atas penyaluran keuangan desa. Tidak perlu terlibat pada pembinaan teknis terhadap pengelolaan keuangan desa, terutama untuk tujuan pembangunan desa.

“Karena hal itu dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD), bukan badan keuangan daerah seperti yang saat ini terjadi,” bebernya.

Berdasarkan hal ini, Syamsul menantang Badan Keuangan  Konawe untuk menggelar dialog terbuka bersama pemerintah desa se-Kabupaten Konawe, seluruh tim pendamping profesional program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa terkait teknis pola pembinaan pengelolaan keuangan desa.

“Yang salah tidak bisa dipertahankan dan karena itu saya menantang Badan Keuangan Kabupaten Konawe untuk menggelar dialog,” pungkasnya.(cr5/c/nur)