Istri Camat Puuwatu Terancam 6 Tahun Penjara #Satu Pasal dengan Politikus Golkar La Ode Azhar – Berita Kota Kendari
Headline

Istri Camat Puuwatu Terancam 6 Tahun Penjara #Satu Pasal dengan Politikus Golkar La Ode Azhar

KENDARI, BKK– Panitia Pengawasan Pemilihan Wali (Panwasli) Kota Kendari akan melakukan gelar perkara hari ini guna menentukan nasib istri Camat Puuwatu, Martini berkait laporan dugaan money politic.

Termasuk menentukan nasib kasus bagi-bagi minyak goreng yang dengan terlapor politikus Partai Golkar, La Ode Azhar.

Ketua Panwasli Kendari Alasman mengungkapkan itu saat ditemui usai melakukan pelantikan Panwas TPS (tempat pemungutan suara), di salah satu hotel di Kota Kendari, Minggu (22/1).

Ia menuturkan, gelar perkara bertujuan untuk mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran yang dilakukan terlapor.

“Kita sudah periksa semua saksi yang dibutuhkan. Rencananya, hari ini (Senin, red) akan kita lakukan gelar perkara. Terkait kasus bagi-bagi minyak yang dilakukan La Ode Azhar di Kampung Salo dan Martini terkait bagi-bagi uang di Kecamatan Puuwatu,” terangnya.

Proses ini, lanjut dia, selain untuk mengetahui kebenaran pelanggaran sehingga bisa naik status dari penyelidikan ke penyidikan, juga disesuaikan dengan aturan kerja Panwasli yakni lima hari kerja, setelah dilakukannya registrasi laporan.

“Ini merupakan bentuk respons kita terhadap laporan yang masuk. Di mana saat ini, untuk pemeriksaan saksi telah usai dan tinggal menunggu hasil dari gelar perkara,” jelasnya.

Berkait hasil pemeriksaan saksi sendiri, dia enggan memberikan bocoran, dengan alasan hal itu masih dalam proses hukum, dan pihaknya menganut asas praduga tak bersalah.

“Nanti usai gelar perkara baru kita informasikan. Yang jelas, dari dua kasus berbeda ini, untuk paslon Rasak dan paslon ADP tidak berdampak, tetapi oknum bersangkutan akan mempertanggungjawabkan sendiri perbuatannya,” ungkapnya.

Alasman menyebutkan, baik Martini maupun La Ode Azhar dimungkinkan menyalahi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 karena sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, dengan memberikan uang atau materi sebagai imbalan kepada warga untuk mempengaruhi pemilih sehingga memilih calon tertentu.

“Dari kasus dugaan pelanggaran tersebut keduanya telah menyalahi aturan perundang-undangan pasal 187A dengan pidana kurungan penjara minimal 36 maksimal 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar,” bebernya.

Ia juga memaparkan, proses hukum ini ditangani Tim Sentra Gakumdu yang mana di dalamnya terdiri dari pihak kepolisian, kejaksaan, dan panwas.

La Ode Azhar ditemui terpisah di kediamannya mengatakan, dirinya telah siap mengikuti proses hukum yang sedang berjalan dan akan mengawalnya.

“Saya siap menerima segala konsekuensi yang nanti diputuskan. Tapi, satu hal yang saya pertegas, yakni dalam bagi-bagi minyak goreng beberapa waktu lalu, tidak ada ajakan untuk memilih pasangan calon, melainkan itu murni untuk berbagi rejeki,” tepisnya. (cr5)

To Top