Tanah Tak Bertuan Dichapus dari Objek Pajak Aktif – Berita Kota Kendari
Beranda

Tanah Tak Bertuan Dichapus dari Objek Pajak Aktif

KENDARI, BKK – Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Kendari kesampingkan tanah yang tidak bertuan dari target pendapatan. Itu diungkapkan Kadispenda Kendari Hj Nahwa Umar, Kamis (19/1).

Tanah tak bertuan tersebut dimasukan sebagai objek pajak yang tidak aktif, dan tidak perlu dimasukan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dijeklaskan, akhir tahun lalu pihaknya sudah mendata perumahan yang ada. Akan tetapi, lanjut dia, kemungkinan di data lama yang dimiliki masih ada tanah kosong yang sudah jadi perumahan.

“Makanya, sekarang kita lagi proses pengimputan berdasarkan hasil pendataan perumahan itu, supaya tanah yang masih terdata tanah kosong itu sudah berganti dengan data perumahan,” ujarnya.

Masih kata dia, adapun jika masih ada tanah masyarakat Kota Kendari yang objeknya ada tetapi tidak membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) selama 3-5 tahun itu akan dikesampingkan dulu, tidak akan lagi dimasukan di data.

Itu dilakukan agar tidak mengotori target pendapatan.

“Sebab kami kesulitan melacak pemilik rumah atau lahan karena sedang berada di luar kota, yakni ada yang berada di Surabaya dan Makassar, walaupun kita sudah surati dan berikan peringatan, bahkan kita sudah pasang plang. Tapi tidak ada reaksi, maka kita akan sampingkan saja, tidak akan kita keluarkan lagi sebagai obyek pajak yang aktif,” paparnya.

Sehingga dengan begitu, harapnya, nantinya pemilik rumah atau lahan akan datang dengan sendirinya.

Namun, lanjutnya, jika hingga deadline waktu tidak ada juga yang mencari, maka kembali ke Udang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 yang berbunyi Bumi dan Air Serta Kekayaan Alam yang Ada didalamnya dikuasai oleh negara.

“Itu pun kalau kemudian kita sudah kesampingkan, tapi tidak ada juga yang cari, berarti tanah tersebut tanah tidak bertuan. Apa lagi pemilik tanah tersebut tidak membayar kewajibannya,” katanya.

Apa lagi, lanjutnya, pembayaran PBB tersebut hukumnya wajib, karena sudah jelas dalam UUD yang diperkuat dengan UU 28 yang pengelolanya diserahkan oleh daerah.

Jadi, kata dia, tidak ada mau dibebaskan, karena ketika mau dibebaskan PBB berarti masyarakat tersebut tidak punya dasar bahwa dia (masyarakat, red) pemilik lahan itu meskipun memiliki sertifikat.

“Jika orang yang sudah pensiunan yang rumahnya berada di pinggir jalan, itu bisa saja dilakukan pengurangan beban pajaknya. Sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi, tidak ada alasan orang untuk tidak membayar kewajibannya sebagai warga negara Indonesia,” pungkasnya.

Masih kata dia, wajib pajak yang sangat esensial dari sekian pajak sebagai warga negara adalah PBB. (cr6/c/iis)

To Top