Kasus Royalti PT Panca Logam, Kejati terbitkan Sprindik Baru – Berita Kota Kendari
Kasuistika

Kasus Royalti PT Panca Logam, Kejati terbitkan Sprindik Baru

ilustrasi

KENDARI, BKK– Kasus dugaan penunggakan pembayaran royalti PT Panca Logam Makmur (PLM) yang melibatkan Kepala Biro Administrasi Keuangan PT PLM Fachlawi Mujur, proses hukumnya terus digulir.

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Sultra Janes Mamangkey SH ditemui di ruangannya menerangkan, Jumat (20/1), meski sebelumnya Fachlawi Mujur memang telah dibebaskan berdasarkan putusan pengadilan, namun hal itu tidak membuat proses penyidikan berhenti.

“Kita akan terus lanjutkan proses penyidikan, karena pada putusan pengadilan sebelumnya, tuntutan Fachlawi Mujur tidak dikabulkan semua,” terangnya.

Putusan yang dikabulkan, lanjut Janes, hanyalah pada tuntutan penahanan dan penetapan sebagai tersangka. Tapi, ia melanjutkan, putusan praperadilan yang dimenangkan Fachlawi sama sekali tidak berhubungan dengan perkara.

Berdasarkan hal itu, kata dia, sprindik (surat perintah penyidikan) baru juga telah diterbitkan.

“Putusan dari praperadilan itu bukan akhir dari perkara dan kita telah mengeluarkan sprindik baru terhadap tersangka,” jelasnya.

Janes menegaskan, sejauh ini pihaknya telah melakukan pemeriksaan kembali beberapa saksi untuk melengkapi data atas bukti yang telah ada akan keterlibatan Fachlawi Mujur dalam dugaan kasus penunggakan pembayaran royalti.

“Kita sekarang telah memeriksa sejumlah saski terkait dugaan kasus penunggakan pembayaran royalti yang melibatkan Kepala Biro Administrasi Keuangan PT PLM Fachlawi Mujur,” pungkasnya.

Sebelumnya, dalam putusan Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah dinyatakan proses penetapan Fachlawi Mujur sebagai tersangka cacat prosedur, hal ini dikarenakan penunggakan pembayaran royalti tidak masuk pada kategori korupsi.

Diketahui, PT PLM dalam kasusnya telah melakukan dua pelanggaran hukum sekaligus, yakni pada 2010-2011 melakukan pemalsuan data hasil produksi emas sehingga mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 12 miliar.

Lalu, pada 2012-2015 tidak menyetorkan PNBP (penerimaan negara bukan pajak, red) yang mengakibatkan negara mengalami kerugian Rp 9 miliar.

Dari hal itu, pihak Kejati Sutra masih menahan dua tersangka yaitu karyawan acounting PT PLM Made Susastra dan Wakil Direktur PT PLM Rizal Fachreza. (cr5/c/iis)

To Top