Proyeksi Penerimaan APBD Rp 99 M – Berita Kota Kendari
Headline

Proyeksi Penerimaan APBD Rp 99 M

Keterangan Gambar : Nursalam Lada, Wakil Ketua DPRD Sultra
(Faisal/BKK)

KENDARI, BKK– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat penerimaan daerah dari bagi hasil pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bagi hasil bukan pajak atau dari sumber daya alam (SDA) senilai Rp 99.073.101.000 pada tahun 2017.

Wakil Ketua DPRD Sultra, Nursalam Lada mengatakan, sumber penerimaan dari bagi hasil PBB terdiri dari pajak sektor pertambangan, pajak perseorangan atau pribadi, serta sektor perkebunan. Masing-masing penerimaan dari pajak tersebut yaitu sektor pertambangan Rp 16.464.976.000, dari bagi hasil pajak perseorangan atau pribadi Rp 43.600.781, dan dari pajak sektor perkebunan Rp 807.785.

Ia menilai, peberimaan tersebut belum maksimal, seperti pada sektor pertambangan, nilai yang diperoleh dianggap masih sangat minim mengingat Sultra merupakan wilayah pertambangan.

Selain itu, denga kesadaran pajak masyarakat Sultra, penerimaan 43 miliar tersebut diyakini akan bertambah jika daerah sudah menerima bagi hasil dari program tax amnesti. Kemudia lanjutnya, penerimaan dari sektor perkebunan juga dianggap masih sangat minim.

“Angka Rp 807 juta itu masih sangat kurang, kami meyakini, kalau sektor perkebunan dimaksimalkan, penerimaan kita akan mencapai Rp 20 miliar” ujar Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini saat ditemui di ruang kerjanya di Sektetariat DPRD Sultra, Kamis (19/01).

Dikatakannya, sedangkan sumber penerimaan daerah dari bagi hasil bukan pajak, dalam hal ini penerimaan dari hasil pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berjumlah Rp 38.199.559.000 juga dinilai masih belum maksimal.

Nursalam menjelaskan, penerimaan daerah dari hasil-hasil pengelolaan SDA terdiri dari bagi hasil iuran tetap atau land royalty sebesar Rp 7.929.938.000, dari bagi hasil iuran eksplorasi dan eksploitasi sebesar Rp 28.550.551.000. Sedangkan penerimaan dari bagi hasil sumber daya hutan pihaknya mengaku belum ada penerimaan.

“Hasil dari sumber daya hutan ini yang tidak jelas, sampai sekarang kita belum ada penerimaan yang tercatat,” ujarnya.

Nursalam menilai, jika semua potensi penerimaan daerah dikelola secara maksimal, itu akan berkontribusi terhadap peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sultra kedepannya.

Ia mengatakan, APBD 2017 sebesar 3,5 Triliun. Ia meyakini, APBD 2018-2019 berpotensi meningkat mencapai angka 5 triliun jika sumber-sumber penerimaan daerah dikelolah secara maksimal. Sebab, aktifitas perkebunan di Sultra sudah memasuki masa panen, kemudia aktifitas pertambangan sudah mulai berjalan di 2017.

Selai itu, pihaknya juga berharap jika kerang ekspor-impor di Sultra sudah terbuka, daerah juga akan mendapat bagi hasil. Kemudian lanjutnya, sumber-sumber penerimaan lainnya seperti dari program tax amnesty, pertanian, perikanan, serta sektor industri berjalan, diasumsikan APBD Sultra akan meningkat.

“Jadi kita terus meningkatkan pengawasan terhadap sektor-sektor penerimaan daerah, sebab kalau semuanya berfungsi, target kita APBD 2018-2019 mencapi 5 triliun bisa terwujud,” tutupnya.(p11/b/lex)

To Top