Kemiskinan di Sultra Meningkat, APBD Tidak Berpihak – Berita Kota Kendari
Beranda

Kemiskinan di Sultra Meningkat, APBD Tidak Berpihak

KENDARI, BKK– Angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara terus meningkat dan makin mengkhawatirkan. Sementara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sultra 2017 tidak memuat anggaran pemberantasan kemiskinan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra mengaku punya alasan mengapa belum memasukan anggaran pemberantasan kemiskinan dalam APBD.

Wakil Ketua DPRD Sultra Nursalam Lada mengatakan, peningkatan jumaah penduduk miskin dibuktikan berdasarkan hasil pantauan Badan Pusat Statistik (BPS) Sultra.

Tercatat, jumlah penduduk miskin atau penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Sultra pada September 2016 adalah 327,29 ribu orang atau 12,77 persen.

Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2016 yang berjumlah 326,87 ribu orang atau 12,88 persen.

“Berarti jumlah penduduk miskin naik 0,42 ribu orang,” katanya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menyebut, belum dialokasikannya anggaran khusus untuk pemberantasan kemiskinan disebabkan pihaknya kekurangan data penduduk miskin di Sultra.

“Memang BPS mengatakan telah terjadi peningkatan kemiskinan di Sultra sekian jumlahnya, tapi tidak berdasarkan by name by adress. Jadi, kita tidak tahu penduduk miskin itu yang mana,” ujar Nursalam, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (19/01).

Ia menambahkan, meningkatnya jumlah kemiskinan juga dikarenakan belum adanya program pemberdayaan masyarakat miskin.

Dalam hal ini, ia menilai, program-program yang selama ini dilakukan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan tidak disertai dengan pendampingan.

Menurut dia, kemiskinan itu merupakan dampak dari keterbatasan kemampuan penduduk.

Olehnya itu, saran Nur Salam, program yang harusnya dilakukan pemerintah adalah melakukan pemberdayaan yang disertai pendampingan, tidak bisa program itu dilepas begitu saja, sebab harus dialakukan pendampingan agar tingkat keberhasilan bisa terukur.

“Tidak bisa serta merta dalam mengatasi kemiskinan itu dengan tiba-tiba kita kasih uang mereka, kita kasih program mereka. Minimal ada persiapan awal kemudian pendampingan,” ungkapnya.

Nursalam berpendapat, dalam melakukan pendampingan memang membutuhkan anggaran yang besar. Ia mengakui, pihaknya juga masih kesulitan dalan pembiayaan, sebab belum adanya alokasi anggaran di APBD.

“Sehingga kita berharap pemerintah daerah melakukan langkah antisipasi dalam rangka bagaimana melakukan pengumpulan data warga-warga miskin di Sultra, sehingga intervensi dalam rangka pengentasan kemiskinan ini bisa lita lakukan,” tutupnya. (p11/c/iis)

To Top