DPRD Desak Pemprov Segera Evaluasi Guru – Berita Kota Kendari
Pendidikan

DPRD Desak Pemprov Segera Evaluasi Guru

ilustrasi

KENDARI, BKK– Pengalihan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuaruan (SMK) dari kabupaten/kota ke tingkat provinsi, kini menimbulkan kekisruhan di Sulawesi Tenggara (Sultra). Beberapa pejabat daerah melakukan mutasi di beberapa sekolah dalam proses pengalihan tersebut  hingga saat ini terjadi dualisme kepala sekolah.

Menyikapi hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra untuk segera melakukan evaluasi. Dengan begitu, pemprov bisa segera menerbitkan surat keputusan (SK) mengenai penempatan kepala sekolah maupun guru-guru beserta staf SMA/SMK.

“Yang menjadi permasalahan saat ini adalah belum dikeluarkannya SK dari Gubernur Sultra terkait kepala-kepala sekolah yang baru. Justru yang ada adalah surat edaran dari Dikbud Sultra pada 27

Desember lalu, bahwa penetapan kepala sekolah mengacu pada SK Bupati yang terakhir,” kata Wakil Ketua DPRD Sultra, Nur Salam Lada saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (19/01).

Ia menjelaskan, pada Maret 2016 lalu itu sudah ada penyerahan aset tersebut ke pemprov. Dalam penyerahan itu, pemerintah kabupaten/kota diperingatkan untuk tidak melakukan pemindahan, baik personil maupun aset. Hanya saja, mutasi guru-guru dan kepala sekolah tetap terjadi di  Kabupaten

Wakatobi dan Kolaka Timur, sehingga menyebabkan kekisruhan.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, mutasi yang terjadi tersebut bertentangan dengan Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. UU tersebut jelas melarang dilakukannya mutasi atau pemindahan personil atau aset daerah yang beralih

kewenangan.
“Tapi kemendagri sudah memerintahkan Gubernur Sultra agar dilakukan pengembalian guru-guru SMA  yang dimutasi ke tempatnya semula,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Dikbud Sultra, Damsid mengungkapkan, pasca pengalihan SMA/SMK tersebut pihaknya memang berencana melakukan evaluasi secara menyeluruh. Dengan demikian, penempatan tugas maupun pejabat di sekolah yang sepenuhnya telah menjadi kewenangan pemprov tersebut dapat segera ditetapkan.

“Sekarang guru-guru maupun kepala sekolah serta staf, kita masih mengacu pada SK penempatan terakhir yang dikeluarkan kepala daerah kabupaten/kota. Nanti setelah dilakukan evaluasi baru ada SK gubernur untuk penempatan tugas maupun jabatan yang bisa saja berubah,” tandasnya. (p11/b/nur)

To Top