Lagi, Kejari Kendari Musnahkan 1.050 Kg Pupuk – Berita Kota Kendari
Beranda

Lagi, Kejari Kendari Musnahkan 1.050 Kg Pupuk

Ketgam: Kasipidum Kejari Kendari saat akan melakukan pemusnahan pupuk ilegal yang diduga bakal dijadikan sebagai bahan peledak. (Foto: Rull/BKK)

KENDARI, BKK – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendari kembali melakukan pemusnahan barang bukti (BB) berupa pupuk ilegal sebanyak 1.050 kilogram (kg)  di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Provinsi Sulawwesi Tenggara (Sultra). Pupuk ditengarai hendak dijadikan sebagai bom ikan.

Kepala Seksi Pidana Umum (Kadipidum) Kejari Kendari La Haja SH mengatakan, pihaknya kembali melakukan pemusnahan BB sebanyak 21 karung pupuk dengan berat 1.050 Kg. BB tersebut, sambungnya, atas sitaan Yang diperoleh dari terpidana Kaimuddin yang sebelumnya telah di vonis hakim PN Kendari.

“Pupuk ilegal itu diduga bakal dijadikan sebagai bahan peledak bom ikan. Sebelumnya BB tersebut kami titip di Rupbasan Sultra saat terpidana sedang menjalani proses persidangan. Setelah perkaranya incraht, maka kami langsung lakukan pemusnahan,” kata La Haja, Selasa (17/1), saat ditemui di ruang kerjanya.

Ia menambahkan, kasus itu bermula ketika Kaimuddin akan melakukan penjualan pupuk tersebut di Kabupaten Taliabo Provinsi Maluku Utara.

Namun, kata dia, sebelum berhasil menjual, di tengah perjalanan melalui jalur laut tersangka ditangkap Kepolisian Perairan (Polair) Kepolisian Daerah (Polda) Sultra.

“Pupuk ilegal tersebut diperoleh dari salah seorang atas nama Jihan (sedang menjalani proses persidangan, red) dengan transaksi melalui jalur laut. Tapi, saat akan dibawah ke Kabupaten Taliabo dia (Kaimoeddin, red) langsung diamankan di tengah laut,” jelasnya.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal berlapis yakni Pasal 62 Jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 37 ayat (1) Jo Pasal 60 Huruf f UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman, Pasal 113 Jo Pasal 57 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal 120 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (1) huruf b UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

“Ancaman pidananya itu maksimal 5 tahun penjara dan atau denda maksimal Rp 5 miliar,” terangnya. (Cr5/c/iis)

To Top