Pemkab Konsel Mulai Langgar Aturan Permendes Nomor 22 Pasal 3 – Berita Kota Kendari
Beranda

Pemkab Konsel Mulai Langgar Aturan Permendes Nomor 22 Pasal 3

KENDARI, BKK– Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan (Konsel) yang memaksakan dana desa dipergunakan untuk pembangunan daerah sebagai bentuk penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kini mulai tampak.

Melalui surat edaran yang dikeluarkan pihak kecamatan, setiap desa dimintai untuk memasukan program usulannya ke dalam rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes). Poin usulannya telah disiapkan pihak kecamatan.

“Di dalam poin usulan itu, semua programnya akan menggunakan dana desa yang jika merujuk pada Peraturan Mentri Desa (Permendes) nomor 22 pasal 3 merupakan pelanggaran,” terang salah satu pendamping desa Moromo Utara Kabupaten Konsel, Nur Arduk saat ditemui di kediamannya, Senin (16/1).

Ia memaparkan, beberapa poin usulan yang dinilai melanggar yakni pengadaan lampu jalan empat titik di setiap desa, kemudian pengadaan buku perundang-undangan, bimtek ke Jakarta, TTG ke Batam, dan masih banyak lagi. Semua program ini akan dipilih desa untuk dilakukan dengan menggunakan anggaran dana desa.

“Bagaimana mungkin program yang usulan itu masuk di dalam APBD akan dilakukan dengan menggunakan dana desa, sementara berdasarkan aturannya dana desa memiliki poksinya sendiri yaitu membangun desa sesuai permintaan masyarakat,” jelas Ketua LSM Gerak Sultra ini.

Pendamping Desa Buke Kabupaten Konsel, Rey Rento juga menambahkan, tugas pemerintah dalam persoalan penggunaan dana desa hanya sebagai penasehat dan pembimbing bukan menentukan penggunaan anggaran karena itu menjadi hak desa.

“Pemda tidak pada posisi sebagai pengambil kebijakan dalam penggunaan anggaran dana desa, dia lebih pada pembimbingan dan penasehat. Jadi apa yang telah dilakukan Pemda saat ini sangat jelas merupakan pelanggaran,” tambahnya.

Berdasarkan hal itu, lanjut Rey, ia meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konsel untuk ikut melakukan pengawasan terhadap tindakan eksekutif. Sebab, sejauh ini sorotan dari pendamping desa tidak mempengaruhi kebijakan Pemkab Konsel.

“Kita berharap DPRD ikut andil dalam persoalan ini karena apa yang terjadi hari ini sudah jelas pelanggaran. Kita sendiri sebenarnya tidak ingin ikut campur soal ini, hanya saja kasian masyarakat,” tukasnya.

Sementara itu, pendamping desa di Kecamatan Palangga, Konsel, Agus Suqiarto juga menegasakan, Pemkab Konsel mesti kembali mempertimbangkan kebijakan yang telah dibuatnya. Seluruh stake holder terkait harus dipanggil untuk duduk bersama membicarakan persoalan ini agar tidak salah langkah.

“Saya berharap Pemkab Konsel mau mempertimbangkan kembali kebijakannya karena jika ini terus berlanjut, maka kami juga akan melaporkan hal ini ke Kejati dan Ombudsman RI,” pungkasnya.(Cr5/b/nur)

To Top