Hidayatullah: Tak Ada Lembaga Survei yang Terdaftar di KPU – Berita Kota Kendari
Suksesi

Hidayatullah: Tak Ada Lembaga Survei yang Terdaftar di KPU

KENDARI, BKK – Menjelang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwali) Kendari 15 Februari mendatang, sejumlah lembaga survei merilis  hasil surveinya. Hanya saja, tak satu pun dari mereka yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Ketua KPU Sulawesi Tenggara (Sultra), Hidayatullah saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, lembaga survey yang tidak terdaftar di KPU namun mengumumkan  hasil surveynya maka itu adalah pelanggaran. Hanya saja, pihaknya, sama sekali tidak bisa melakukan peneguran terhadap lembaga bersangkutan, keculai bila ada masyarakat yang keberatan.

“Sampai hari ini saya belum menerima adanya informasi atas lembaga survei yang terdaftar di KPU. Kalau tidak terdaftar tidak perlu merilis sebenarnya karena tidak kredibel. Sehingga atas apa yang disampaikan mengenai hasil surveinya, itu bukan tanggungjawab KPU karena belum terdaftar sama sekali,” katanya, Senin (16/1).

Ia mengatakan, sesuai Pasal 41 PKPU Nomor 15 Tahun 2105 setiap lembaga survei yang mengumumkan hasil survei harus  terdaftar di KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota. Pendaftaran lembaga survei dan penghitungan cepat atas hasil pemilihan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang dipenuhi oleh lembaga survei.

“Setiap lembaga survei saat melakukan pendaftaran di KPU itu harus menyerahkan akta dokumen kelengkapannya paling lambat itu 30 hari menjelang pilkada, bukan hanya langsung menyampaikan atas hasil surveinya itu,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Kendari Hayani Imbu mengungkapkan, setiap lembaga survei itu tidak serta merta merilis apa yang didapatkan dari hasil surveinya tanpa mendapatkan SK dari KPU kabupaten/kota.

“Sebenarnya tidak boleh merilis hasil survei tanpa ada SK dari KPU. Walaupun sudah mendaftar, namun belum keluar SK-nya  lalu kemudian masyarakat melapor ke KPU karena keberatan rilis survey lembaga bersangkutan, maka KPU akan  menindaklanjuti kepada badan lembaga survei atas pelanggaran kode etik,” pungkasnya.

Baru-baru ini, salah satu lembaga survey  di Program Study Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Halu Oleo (UHO) merilis hasil surveynya untuk ke tiga pasangan calon Pilwali Kendari. Lembaga ini pun belum terdaftar di KPU.(m2/c/nur)

To Top