Kejari Raha Bakal Gerilya di Desa # Awasi Pengelolaan DD di Butur – Berita Kota Kendari
Headline

Kejari Raha Bakal Gerilya di Desa # Awasi Pengelolaan DD di Butur

BURANGA, BKK –  Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna bakal bergerilya memasuki daerah pedesaan di Kabupaten Buton Utara (Butur) dalam rangka menjalankan program jaksa masuk desa, guna memastikan penggunaan  dana desa (DD) sesuai prosedur dan tepat sasaran.

Rencana dari Kejari Raha tersebut sesuai dengan rogram terobosan yang dicanangkan Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Sugeng Djoko Susilo di tahun 2017. Intinya menjalankan tugas sebagai penegak hukum, akan menyasar daerah pedesaan dalam mengawal kinerja para kepala desa di seluruh wilayah Sultra.

Kepala Kejaksaan Negeri Muna,  Badrut Taman mengatakan, siap menjalankan seluruh program yang dicanangkan Kejati Sultra ditahun 2017.  Salah satunya, jaksa masuk desa untuk mengawal pembangunan di daerah pedesaan.

Oleh karena itu, untuk mendukung program tersebut, Badrut berharap seluruh desa di Butur siap mendeklarasikan diri akan memerangi korupsi. Diterangkannya, untuk Kabupaten Muna sudah ada satu desa menyatakan siap mendeklarasikan diri sebagai desa yang bebas akan korupsi.

“Saya berharap kepala desa di Buton Utara lebih pro aktif menyambut program jaksa masuk desa. Untuk bersama-sama memerangi korupsi. Kalau bisa tidak hanya satu desa, tetapi seluruh desa yang ada. Saya juga siap menjalankan program Kejati Sultra dalam mengawal pembangunan pedesaan  di Buton Utara salah satunya memastikan penggunaan dana desa sesuai regulasi atau tidak,” kata Badrut Taman, kemarin di Ereke.

Sedangkan itu, Bupati Butur Abu Hasan mengaungkapkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Butur tahun 2017 telah ditetapkan sebesar Rp 603 miliar. Salah satu pagu anggaran yang cukup besar diporsikam untuk mengoptimalkan pembangunan pedesaan  sebesar Rp 42 Miliar diporsikan untuk membiayai  pembangunan  di 78 desa yang  ada di Buton Utara.

” Pembangunan dimulai dari desa. Sehingga sinergitas dengan Kejari Muna terus ditingkatkan. Untuk mewujudkan pemerintahan desa yang bersih tanpa korupsi. Salah satunya kami menyelenggarakan rapat koordinasi  mengundang Korp Adiyaksa sebagai pemateri di hadapan para kepala desa untuk memberikan penjelasan terkait tata kelola penggunaan dana desa,”ungkap mantan Karo Humas Pemprov Sultra ini.(k5/c/lex)

To Top