Fokus Siapkan Logistik dan Stabilitas Instruksi KPU Sultra kepada Tujuh KPU Penyelenggara Pilkada – Berita Kota Kendari
Headline

Fokus Siapkan Logistik dan Stabilitas Instruksi KPU Sultra kepada Tujuh KPU Penyelenggara Pilkada

“Saat ini tinggal bagaimana menghadapi kesiapan logistik saja. Ini untuk menstabilkan pelaksanaan Pilkada di tujuh daerah se-Sultra yang tinggal 35 hari lagi. Tidak ada permasalahan untuk KPU kabuapten/kota,”
Ketgam: Hidayatullah. (foto: Rudy/BKK)

KENDARI, BKK – Dalam menghadapi Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) serentak di tujuh daerah se-Sultra yang tinggal 35 hari lagi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus melakukan kinerja-kinerja, terutama dalam menyiapkan logistik persiapan mengahadapi pilkada kedepannya. Hal itu dilakukan hanya untuk menstabilkan pelaksaan Pilkada

Ketua KPU Sultra, Hidayatullah mengatakan, meski adanya laporan mengenai kinerja penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU kabupaten/kota, namun saat ini telah diselesaikan secara bersama. Untuk perkembangan Pilkada di tujuh daerah se-Sultra, kata dia, saat ini belum ada permasalahan.

“Saat ini tinggal bagaimana menghadapi kesiapan logistik saja. Ini untuk menstabilkan pelaksanaan Pilkada di tujuh daerah se-Sultra yang tinggal 35 hari lagi. Tidak ada permasalahan untuk KPU kabuapten/kota,” kata lelaki yang akrab disapa Dayat saat ditemui disalah satu hotel di Kota Kendari, Minggu (8/1).

Ia menambahkan, saat ini, KPU kabupaten/kota di tujuh daerah sedang melakukan kelengkapan logistik dalam mengadapai pemungutan suara nantinya serta persiapan pembentukan  Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

“Setelah pembentukan KPPS di masing-masing kelurahan dilakukan tinggal bagaimana KPU membentuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menyebarkan undangan pemberitahuan dalam melakukan pemungutan suara nantinya,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, dirinya juga tak mengungkiri jika pekerjaan yang dilakukan dilapangan oleh masing-masing KPU kabupaten/kota se-Sultra masih mengalami kendala-kendala dan keluhan-keluhan secara teknis berupa administrasi yang dilakukannya pihak KPU.

“KPU kabupaten/kota tentu mengalami keluhan-keluhan secara teknis berupa administrasi di lapangan yang tentunya membutuhkan perangkat hukum atau kerangka hukum yang baru atau ada hukum yang dapat dimuat dari kerja-kerja wartawan agar tidak melanggar dan tidak mengabaikan hak-hak konstitusional masing-masing,” pungkasnya. (m2/c/lex)

To Top