Aktualita

Kepala Desa agar Sering Konsultasi dengan Pemkab

IRMAN/BERITA KOTA KENDARI
Wakil Bupati Konawe, Parinringi saat menyampaikan sambutan usai melantik Kades Lalonggombuno, Hj Jasmin di Aula Pemkab, kemarin.

UNAAHA, BKK– Wakil Bupati Konawe, Parinringi mengimbau kepada seluruh kepala desa agar sering melakukan koordinasi mapun konsultasi dengan pemerintah kabupaten. Terutama dalam hal mensinergikan program dan kebijakan pemerintahan.

Hal itu diungkapkan Parinringi saat melantik Kepala Desa Lalonggombuno (Kecamatan Kapoyala), Hj Jasmin di Aula Sekretariat Pemkab Konawe, Kamis (5/1). Turut hadir menyaksikan pelantikan itu Sekda, H Ridwan Lamaroa.

Pelantikan Kepala Desa Lalonggombuno merupakan pelantikan terakhir dari 172 desa yang mengikuti Pilkdes 2016 lalu.

Menurut Parinringi, desa merupakan miniatur pemerintahan otonom yang perannya sama dengan kepala daerah (bupati dan wakil) dalam skala kecil. Namun bukan berarti karena otonom, kebijakan desa bisa tidak bersinergi dengan pemerintahan di atasnya.

“Apa yang telah disepakati oleh pemerintah dan masyarakat desa harus juga dikoordinasikan kepada pemerintah daerah, paling tidak camat setempat. Jangan nanti ada masalah baru muncul melapor,” tuturnya.

Dikatakan, Pemkab dan Pemdes merupakan satu kesatuan yang tidak bisa lepas koordinasi . Supaya dalam konteks pembangunan dapat searah dengan RPJMD kabupaten. Sebagaimana formatur dasar pembanguan daerah kabupaten Konawe.

Karena itu, segala program pembangunan desa harus dimusyawarahkan lalu dicantumkan dalam dokumen RPJMDEs. Masyarakat desa pun harus mendukungnya dengan sungguh-sungguh.

“Harus ada peran serta masyarakat dalam membesarkan daerah. Jadi kalau sudah dukung desa sama mendukung program Bupati dan Wakil,” katanya.

Ia berharap tidak ada lagi konflik lanjutan dari Pilkades, seperti yang pernah terjadi di desa tersebut. Konflik hanya akan menghambat pembangunan. Bahkan pelantikan kepala desa tersebut pun ikut terganggu akibat adanya konflik ini.

Kades terpilih pun, lanjutnya, harus menjadi pemersatu masyarakat. Jangan justru memelihara dendam sehingga hanya akan melayani warga yang mendukungnya. Itu juga bisa membuat aktivitas pemerintahan desa menjadi terganggu.

“Jangan ada lagi perasaan tidak ingin saling menegur. Saatnya untuk turut bersama-sama mendukung pembangunan desa,” katanya.

Apalagi, Kades yang dilantik merupakan kades incumben. Sehingga ia menilai yang bersangkutan sudah punya pengalaman. Sisa bagaimana melanjutkan program-programnya.

“Segera  menyusun Juklak dan Juknis Dana Desa. Dan berkoordinasi dengan Inspektorat. Saya cuman ingatkan bahwa anggaran desa yang dikelola begitu besar. Tapi resikonya juga besar.

Jadi kalau salah dikelola konsekuensinya pidana. Dan yang audit itu bukan lagi inspektorat, tapi langusung BPK,”ujarnya.

“Jadi ini hanya sebagai sugesti dari saya kepada 270 desa penerima DD di Konawe untuk sekalian berhati-hati dalam mengelola anggaran tersebut,” katanya lagi. (cr4/b/aha)

To Top