Tugas KPU Konsel Akan Diambil Alih KPU Sultra – Berita Kota Kendari
Beranda

Tugas KPU Konsel Akan Diambil Alih KPU Sultra

KENDARI, BKK – Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) belum dilakukan kepada lima Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi. Mereka hanya akan dinonaktifkan sementara saat telah berstatus terdakwa di pengadilan, sehingga tugas-tugas penyelenggaran pemilihan umum tersebut akan diambil alih KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

“Ditahan atau pun tidak ditahan, ketika naik ke tingkat status sebagai terdakwa, maka akan dinonaktifkan sementara dan akan diambil alih seluruh kinerjanya,” terang Ketua KPU Sultra, Hidayatullah saat ditemui baru-baru ini.

Ia menjelaskan, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tetap berpedoman pada asas parduga tak bersalah. Hal ini, dengan melihat belum adanya putusan hukum pengadilan yang mengikat (inkrah) terhadap kasus yang menjerat seluruh komisioner KPU Konsel tersebut.

“Jika belum ada putusan hukum yang mengikat maka lima Komisioner KPU Konsel itu belum diberhentikan dan belum ada proses PAW, melainkan masih dinonaktifkan sementara karena masih dianggap praduga tak bersalah. Tetapi kalau sudah inkrah maka akan langsung diberhentikan,” jelas Dayat saapaan akrab Hidayatullah.

Dikatannya, kejadian yang menimpa seluruh Komisioner KPU Konsel menjadi keprihatinan KPU Sultra dan juga menjadi pelajaran. Terlebih bagi seluruh komisioner KPU yang sedang menjalani pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tujuh daerah Sultra.

Dayat menegaskan, tugas seluruh Komisioner KPU tidak mengelola anggaran, melainkan menggunakan anggaran. Penggunaannya itu, kata dia, difasilitasi penatausahaan  sekrerariat. Jadi komisioner pada tingkatan kebijakan, jangan sekali-sekali menyentuh dan mengelola tanpa sesuai dengan pengelolaannya.

“Untuk di KPU Konsel itu terjadi mungkin karena lalai sehingga penegak hukum mendapati adanya penyelewengan keuangan. Sehingga, ini menjadi pelajaran bagi seluruh anggota KPU lainnya dan harus bisa mempertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang mereka lakukan secara hukum,” tegasnya.

Ia menambahkan, sesuai pemerintahan kepemiluannya dalam soal tahapan pemilu juga terkait pengelolaan anggarannya. Dua hal ini harus berjalan dengan baik, efektif dan profesional serta pengelolaan keuangan juga harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Mulai dari perencanaannya, pengelolaannya sampai dengan pertanggungjawabannya. (m2/b/nur)

To Top