Paksakan DD Ke Dalam APBD, Pemda Konsel Dapat Kecamanan Awal 2017 – Berita Kota Kendari
Beranda

Paksakan DD Ke Dalam APBD, Pemda Konsel Dapat Kecamanan Awal 2017

KENDARI, BKK– Kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe Selatan (Konsel) yang memaksakan anggaran Dana Desa (DD) ke dalam APBD Konsel 2017 mendapatkan kecaman para pendamping desa di Kabupaten Konsel.

Pendamping Desa Moromo Utara Kabupaten Konsel, Nur Arduk ditemui di kediamannya di Kota Kendari, Senin (2/1) menjelaskan, kebijakan Pemda Konsel yang ingin menggunakan anggaran DD dalam pembangunan desa guna menghemat APBD Konsel merupakan sebuah pelanggaran.

“Pemda Konsel harusnya paham dengan aturan bahwa DD memiliki poksi penggunaan anggaran sendiri sehingga tidak dapat dicampur aduklan dengan APBD meski tujuannya sama yaitu untuk membangun desa. Jika ini dijalankan dalam program APBD 2017 maka sudah jelas pelanggaran,” terangnya.

Ketua Gerak Sultra ini memaparkan, berdasarkan aturan Undang-Undang (UU) nomor 6 tahun 2014 tentang pembangunan desa dan Peaturan Menteri Desa (Permendes) nomor 22 pasal 3 tentang penggunaan dana desa menjelaskan secara jelas poksi penggunaan angaran DD.

“Salah satu poksi penggunaan anggaran DD yaitu untuk pelatihan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan paralegal yang dikelola pemerintah, jika DD dimasukan ke APBD untuk pembangunan desa maka poksi ini hilang, apalagi jika pengelolaannya dilakukan kabupaten,” jelasnya.

Berkaitan dengan hal itu, tegas kader PMII Kota Kendari ini, maka mestinya Pemda Konsel kembali mempertimbangkan kebijakan yang telah ada dan memanggil seluruh stekholder yang berkaitan dengan hal tersebut untuk didudukan bersama sehingga tidak sala langkah.

“Saya berharap Pemda Konsel mau mempertimbangkan kembali kebijakannya, karena jika ini terus berlanjut bisa berujung masalah, karena melanggar aturan,” ungkapnya.

Semenatra itu, menurut mantan Sekertaris BPMD Konsel, Anas Masut dikonfirmasi melalui selulernya, Selasa (3/1) menjelaskan, penggunaan Dana Desa memang mesti dirapatkan terlebih dahulu bersama para pendamping desa dan pihak Pemda Konsel sebelum diterapkan, karena ada beberapa bagian dalam Permendes nomor 22 pasal 3 tentang penggunaan dana desa yang memiliki makna multi tafsir.

“Sudah semestinya, penggunaan Dana Desa itu dirapatkan terlebih dahulu agar apa yang menjadi program kerjanya tidak bertentangan dengan Permendes, seperti yang telah kami lakukan sebelumnya,” kata Anas.

Ia juga memaparkan, dalam penerapannya sendiri Dana Desa untuk Kabupaten Konsel bisa digunakan jika telah ada Surat Keputusan (SK) dari Bupati.

“Artinya, jika SK Bupati belum ada maka kebijakan itu belum bisa diterapkan dan apa yang menjadi tuntutan pendamping desa belum bisa dimaknai,” pungkasnya.(Cr5)

To Top