Beranda

Cengkraman Asing di Indonesia Harus Lebih Diwaspadai

KENDARI, BKK– Lembaga dakwah kampus Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Mahasiswa  (BKLDM) Universitas Halu Oleo (UHO) Menggelar Dialog Akhir tahun 2016, Sabtu (31/12), dengan mengangkat tema “Mewaspadai Cengkraman Asing di Indonesia”. Kegiatan ini diahadiri ribuan mahasiswa di kampus tersebut.

La Ode Mursalin yang tampil sebagai pembicara mewakili Komandan Korem (Danrem) 143 Halu Oleo mengatakan, semua pihak perlu menyadari bahaya pergerakan komunisme. Hal ini menurutnya,  dapat merusak tatanan berbangsa dan bernegara dan mengancam stabilitas negara kesatuan Republik Indonesia.

“Kita semua mesti waspada demi keutuhan bangsa kita,” ujarnya.
Pakar komunikasi politik Dr Najib Husein Msi yang juga hadir sebagai pembicara, menyoroti tentang banyaknya impor yang dilakukan pemerintah saat ini. Ia mengatakan, kelemahan Indonesia ialah  belum dapat mengoptimalkan sumber daya alam yang  ada dan lebih  condong mengimpor kekayaan sumber daya alam negara lain.

“Orang Indonesia betapa tidak cerdasnya kita lebih memfasilitasi negara lain untuk mencengkram bangsa kita. Mereka mencuri sumber daya alam yang ada di Indonesia dan iming iming peminjaman modal asing dengan tujuan agar negara terbelakang dan berkembang berada dalam cengkraman negara-negara maju,” ungkap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UHO ini.

Sementara itu Prof Dr Hasan Aedy (pakar ekonomi Sultra) mengatakan, ingin melakukan penelitian terhadap  dampak yang diberikan mengenai keberadaan tenaga kerja asing (TKA) yang ada di Sultra dengan berbagai permasalahannaya.

“Bila TKA tersebut mempunyai keahlian yang tidak dimiliki oleh tenaga kerja lokal kita maka hal tersebut berkontribusi positif yang dapat meningkatkan produksi dan meningkatkan teknologi yang lebih baik bukan sebaliknya, apalagi tenaga kerja asing tersebut dibayar mahal,” tuturnya.

Ia menambahkan, semua pihak selalu mengawal kebijakan pemerintah berkaitan dengan  membanjirnya TKA. Menurutnya, bila sering terjadi pelanggaran agar ditinjau kembali dan di tata ulang peraturan perundang-undangannya terkait TKA sebelum merugikan rakyat indonesia. (p12/c/nur)

To Top