Banyak Keluar Daerah, KPU di 7 Daerah Pilkada Diberi Ultimatum – Berita Kota Kendari
Suksesi

Banyak Keluar Daerah, KPU di 7 Daerah Pilkada Diberi Ultimatum

Hidayatullah

KENDARI, BKK – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017 yang akan dihelat 15 Februari mendatang, terhitung tinggal beberapa hari lagi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara tentu kini diperhadapkan dengan tugas yang makin padat, sehingga dibutuhkan kerja yang lebih fokus lagi.

Namun demikian, berdasakan hasil evaluasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), tujuh KPU kabupaten/kota di Sultra yang ikut melaksanakan pilkada serentak 2017 masih banyak melakukan perjalanan keluar daerah dengan alasan konsultasi. Hal ini mebuat beberapa tahapan menjadi tidak fokus dijalankan.

Atas kondisi ini, KPU Sultra memberikan peringatan berupa larangan keluar daerah bagi KPU kabupaten/kota yang tengah melaksaanakan pilkada tersebut. Kecuali ada undangan resmi dari KPU RI.

“Makanya kami beri ultimatum kepada komisioner KPU maupun sekretariat jangan meninggalkan tempat tugas kecuali ada undangan dari KPU RI dan KPU Sultra. Terkait konsultasi, dapat diselesaikan di tingkat provinsi. Kecuali di tingkat provinsi tidak dapat diselesaikan baru didorong ke KPU RI untuk diberikan petunjuk,” terang Ketua KPU Sultra, Hidayatullah saat ditemui belum lama ini.

Ia menegaskan, akan memberikan sanksi jika mendapati pihak komisioner ataupun sekretariat KPU di tujuh daerah yang mengikuti pilkada serentak itu meninggalkan tempat bukan karena undangan resmi.

“Sekali kami dapat ada komisioner ataupun sekretariat meninggalkan tempat bukan karena undangan tetapi hanya untuk jalan-jalan, konsultasi ke KPU RI tanpa sepengetahuan KPU Sultra, maka kami akan berikan sanksi. Tidak boleh ada yang tinggalkan tempat, apalagi tidak punya fungsi apapun,” tegasnya.

Dijelaskannya, hal yang perlu dilakukan adalah melakukan konsolidasi pada tingkat penyelenggara KPU. Selain itu, kata dia, KPU Sultra akan melakukan koordinasi dan pengendalian terhadap penyelenggara di tingkatan bawah dalam hal rekruitmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan perkembangan data pemilih.

“Untuk perkembangan data pemilih ini perlu karena berkaitan dengan kartu panggil yang akan disebarkan. Kalau perjalanan dinas terlalu banyak, nanti bisa direvisi untuk kepentingan yang lebih prioritas,” tambahnya.

Ditambahkannya, hal ini dilakukan hanya semata-mata untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Pasalnya, kata dia, kepercayaan masyarakat itu perlu senantiasa dijaga dengan memberikan kerja yang maksimal di waktu yang tersisa jelang pilkada.

“Kepercayaan publik terhadap KPU itu yang harus dijaga karena tudingan dari berbagai pihak terkait penyelenggara yang bisa saja terpengaruh paslon tertentu. Ini yang perlu kita jaga, ” pungkasnya.

Adapun tujuh KPU yang akan menggelar pilkada tersebut yakni KPU Kota Kendari, Kabupaten Bombana, Buton, Kolaka Utara, Buton Tengah, Buton Selatan dan Muna Barat. (m2/b/nur)

To Top