Beranda

Penambahan DOB di Sultra, DPR RI Akan Bahas di 2017

Ketgam: Amirul Tamim (Rudy/BKK)

KENDARI, BKK – Dewan Perwakilan Rakyat Rebuplik Indonesia (DPR RI) belum melakukan pembahasan mengenai penambahan atau pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) untuk Sulawesi Tenggara (Sultra). Pembahasan itu akan dilakukan di 2017 mendatang.

Hal ini diungkapkan Anggota Komisi II DPR RI, Amirul Tamim. Ia menjelaskan,  sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 atas perubahan UU Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah mengenai pemekaran daerah yang akan dimekarkan itu, harus mempunyai prinsip dasar. Prinsip dasar yang pertama, sambungnya, berdasarkan UU, sekarang pemekaran daerah tidak langsung menjadi daerah otonom melainkan melalui daerah persiapan.

“Olehnya itu UU mengamanahkan kepada pemerintah harus membuat regulasi peraturan pemerintah tentang penataan daerah, kemudian Peraturan Pemerintah (PP) mengenai desain besar pendataan daerah besar yang ada di Indonesia. Yang dimaksud dengan desain besar itu dipastikan sampai di tahun 2025 mendatang Indonesia harus memiliki beberapa tambahan provinsi dan kabupaten baru,” katanya saat ditemui usai menghadiri acara debat publik Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Kendari di Grand Clarion Kendari, Rabu (28/12) malam.

Ia menambahkan, Indonesia nantinya akan dibagi menjadi lima cluster yakni Cluster Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan termaksud Cluster Maluku dan Papua. Dari Cluster tersebut, katanya, secara idealnya seharusnya Sulawesi dari enam provinsi juga masuk dalam desain itu untuk dilakukan pemekaran. Bahkan dirinya sebagai Anggota komisi II DPR RI selaku komisi yang membahas mengenai daerah pemekaran akan menambah dua provinsi lagi yakni Sultra.

“Saya sebagai Anggota DPR RI asal Sultra kaget kalau Cluster Sulawesi itu hanya akan ditambah dua daerah yang dimekarkan, sehingga kami meminta untuk mengusulkan agar Sulawesi itu ditambah satu lagi menjadi tiga daerah yang akan dimekarkan termasuk Sultra. Namun pembahasan pemekaran itu nanti akan dilakukan di tahun 2017 mendatang,” jelasnya.

Lanjut Amirul, pembahasan baru akan dilakukan di 2017 mendatang karena, melihat kondisi keuangan negara yang saat ini masih belum stabil, sementara daerah pemekaran itu akan dibebankan melalui keuangan negara.Jika pembahasan untuk menetapkan di tahun 2016 ini maka pemerintah dan DPR harus mengambil langkah berikutnya, untuk mempersiapkan daerah pemekaran itu satu sampai dua tahun ke depan.

“Semoga keuangan negara kita ini pulih kembali agar di tahun 2017 mendatang agenda pemekaran daerah untuk Sultra akan kembali kita bicarakan. Intinya cepat atau lambat Negara Indonesia ini harus mempunyai sekitar 62 sampai 63 provinsi. Untuk tahun 2016 tidak ada pembahasan DOB terkecuali nanti di 2017 mendatang saya pastikan akan membahasnya karena kebetulan saya ada di komisi II DPR RI Perwakilan Sultra maka pasti akan dibahas dan itu akan menjadi PR bagi kami di DPR RI,” pungkasnya. (m2//b/nur)

To Top