Komisaris Gugat Manajemen PT Baula dan Pemda – Berita Kota Kendari
Kasuistika

Komisaris Gugat Manajemen PT Baula dan Pemda

Ketgam: Dirut PT BPB, Romansa saat sidang di PTUN Kendari. (foto: Rudy/BKK)

KENDARI, BKK – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari mulai melakukan sidang gugatan mengenai permasalahan PT Baula Petra Buana (BPB) yang diajukan salah satu komisaris PT BPB, Rudi Rusmadi selaku penggugat dengan pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan (Konsel) selaku tergugat dan Direktur Utama (Dirut) PT BPB, Romansa selaku pihak ketiga, Kamis (29/12).

Sidang tersebut dipimpin Majelis Hakim, Kasim SH MH selaku hakim ketua yang didampingi Lutfi SH MH selaku hakim anggota dengan agenda sidang pembacaan gugatan atas penggugat mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT BPB yang diterbitkan Pemkab Konsel dalam hal ini Bupati Konsel, Imran pada 23 Desember 2013 seluas 249 hektar.

Dalam sidang perdana itu, penggugat didampingi penasihat hukumnya, Burhanuddin Mouna SH MH dan Romansa (pihak ketiga) didampingi penasihat hukumnya, Muhammad Gazali Hafid SH MH sementara Pemkab Konsel didampingi penasihat hukumnya sebanyak empat orang.

Saat Majelis Hakim PTUN menanyakan kepada Romansa seputar Surat Keterangan (SK) dan  Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) selaku Dirut PT BPB yang beroprasi pertambangan di bidang nikel di Desa Bungin Permai Kecamatan Tinanggea Kab Konsel tersebut, Romansa tidak bisa memperlihatkan. pasalnya, kata dia, dirinya belum membawa SK dan AD/ART tersebut.

“Mohon izin yang mulia, kami tidak membawanya. Tetapi dalam sidang berikutnya kami akan membawanya untuk memperlihatkan kepada Majelis hakim,” katanya saat persidangan berlangsung.

Sehingga sidang ditunda pekan depan dihari yang sama, Kamis (5/1) depan.

Usai sidang saat ditemui, penasihat hukum Rudi Rusmadi, Burhanuddin mengatakan, yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan itu merupakan terbitnya IUP PT BPB pada 23 Desember 2013 lalu seluas 249 hektar nama Rudi selaku salah satu komisaris itu dihilangkan, sementara dalam akta notaris nomor 5 tahun 2012 itu Rudi mrupakan salah satu pemegang saham.]

“Setelah penerbitan IUP itu nama Rudi Rusmadi hilang. Bukan hanya nama Rudi melainkan empat pemegang saham di PT BPB itu dihilangkan semua entah dengan maksud apa. Sehingga kami melakukan gugatan. Kami juga meminta kepada majelis hakim untuk melakukan penghetian sementara atas operasi yang dilakukan PT BPB sampai keluarnya putusan ini,” jelasnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga mengajukan bukti berupa adanya penetapan sita Pengadilan Negeri (PN) Andoolo terkait dengan lahan IUP PT BPB itu sendiri. Ia juga berharap majelis hakim bisa mengabulkan gugatan yang diajukannya itu.

“Semogga majelis hakim bisa mengabulkan apa yang menjadi gugatan kami. Paling tidak dihentikan dulu pengoperasiannya mengenai penambangan PT BPB yang ada di Kabupaten Konsel itu,” harapnya.

Sementara itu, Dirut PT BPB, Romansa melalui kuasa hukumnya Muhammad Gazali Hafid SH MH mengungkapkan, pihaknya akan mengajukan intervensi terutama mengenai tuduhan pemalsuan dokumen PT BPB seperti yang dikatakan Rudi Rusmadi. Sehingga, sambungnya, pihaknya akan kembali melaukan peninjauan atas tuduhan itu. Untuk mengenai penghentian Rudi selaku salah satu pemegang saham di PT Baula, dikarenakan selama ini dirinya tidak bekerja untuk kepentingan perusahaan.

“Rudi dianggap tdak bekerja dan ada itikat buruk untuk menguasai perusahaan. Sehingga pertimbangan itulah dirinya dikeluarkan. Bahkan setiap permasalahan yang ada di internal perusahaan itu tidak pernah hadir yang mestinya dia (Rudi red) harus selalu hadir. Untuk mengani IUP di PT Baula itu memang tidak ada nama komisaris melainkan hanya nama direkturnya saja yang ada,” jelasnya.

Drinya juga membantah mengenai surat penghentian sementara atas pengoperasian PT BPB yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra. Menurutnya, ESDM tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan izin tersebut.

“Sebenarnya Dinas ESDM Sultra tidak mempunyai kewenangan sampai melakukan penghentian karena yang mempunyai kewenangan itu sebenarnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra dalam hal ini Gubernur Sultra dalam bentuk SK. Saya anggap itu tidak berdasarkan ketentuan karena kami anggap surat penghentian yang dilakukan Dinas ESDM Sultra itu tidak pernah ada,” pungkasnya. (m2/b/lex)

To Top