Beranda

DPRD Sultra Lahirkan 17 Perda di 2016

ilustrasi

KENDARI,BKK – Selama 2016, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara berhasil menetapkan 17 peraturan daerah (Perda).

Dari 17 perda yang berhasil ditetapkan, tujuh diantaranya adalah prakarsa DPRD. Selebihnya adalah usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra yang juga telah disetujui pihak legislatif tersebut.

“Kalau dibanding 2015 lalu, jumlah perda yang dihasilkan di 2016 ini relatif lebih banyak,” ujar Kepala Bagian (Kabag) Persidangan Humas dan Protokoler DPRD Sultra, Robert Piter Raru.

Robert menyebutkan, tujuh perda yang merupakan prakarsa DPRD Sultra pertama, perubahan atas perda nomor 2 tahun 2010 tentang pemanfaatan aspal untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan prov

dan jalan kab/kota. Kemudian kedua, yakni pengelolaan perkebunan kelapa sawit, ketiga penanggulangan bencana.

Selanjutnya, keempat pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, kelima perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2010 tentang restribusi izin usaha perikanan tangkap, keenam perlindungan dan pemberdayaan petani, dan ketujuh penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Sedangkan 10 perda yang diusulkan Pemprov Sultra, lanjutnya, yakni pertama penyertaan modal berupa barang milik daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah sultra, kedua pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk kegiatan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun lintas kabupaten/kota. Kemudian ketiga, perubahan kedua atas peraturan daerah Provinsi Sultra nomor 7 tahun 2013 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Sultra tahun 2013-2018.

Selanjutnya perda keempat yakni rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah Sultra tahun 2016-2031, kelima pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sultra tahun anggaran 2015, keenam perubahan APBD Provinsi Sultra 2016.

Kemudian perda yang ketujuh adalah pembentukan dan sususnan perangkat daerah, kedelapan pengelolaan perpustakaan, kesembilan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, dan kesepuluh yakni APBD Provinsi Sultra 2017 .(p12/c/nur)

To Top