DPRD Sultra Akan Hearing PT Baula, Romansa Siap Hadir – Berita Kota Kendari
Beranda

DPRD Sultra Akan Hearing PT Baula, Romansa Siap Hadir

Ketgam: Romansa (foto: Rudy/BKK)

KENDARI, BKK –  Menyikapi persoalan perusahaan  tambang PT Baula Petra Buana (BPB), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra akan melakukan rapat dengar pendapat (Hearing). Dalam agenda tersebut, selain memanggil PT BPB, dewan juga akan mengundang pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra dan  Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).

Wakil Ketua DPRD Sultra Nursala Lada mengungkapkan, rencana hearing tersebut untuk menindaklanjuti laporan puluhan mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Sultra, Selasa (27/12).

Namun demikian, Direktur Utama (Dirut) PT BPB, Romansa mengaku belum mendapatkan surat panggilan untuk agenda hearing tersebut. Tetapi bila pihaknya dipanggil DPRD maka dirinya siap hadir.

“Saya belum tahu atas hearing di DPRD itu. Tapi kalau memang dipanggil maka pasti pihak PT BPB akan hadir,” kata Romansa saat ditemui di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Kamis (29/12).

Ia menambahkan, belum mengetahui secara pasti kisruh yang terjadi di PT BPB. Dirinya juga membantah terkait adanya tuduhan bahwa perusahaanya yang melakukan penambangan ore nikel di Desa Bungin Permai, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konsel, merupakan ilegal.

“Kami bekerja itu berdasarkan Surat Keterangan (SK) yang dikeluarkan. Perusahaan PT BPB itu selalu ada dibawah koridor hukum. Permsalahan tuduhan akta notaris juga yang katanya dipalsukan itu tidak benar. Pokoknya nanti kita akan buktikan,” yakinnya.

Sebelumnya, puluhan masiswa melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Dinas ESDM  dan DPRD Sultra dan menuding PT BPB telah melakukan penambangan liar.

“Perusahaan tersebut telah melakukan proses penambangan di bindag nikel, tetapi sejak pengoperasiannya perusahaan itu tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP) dalam hal ini telah melakukan penambangan secara ilegal,” ucap Safar selaku koordinator aksi.

Selain itu, ia juga menuding  perusahaan tersebut melakukan tindakan melawan hukum  dengan melangar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perizinan pertambangan yang seharusnya di kelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

“Surat pemberhentian sementara terhadap pengoperasian tambang nikel telah di keluarkan dinas ESDM Sultra terhadap PT Baula, tapi hal tersebut tidak pernah diindahkan oleh pihak perusahaan. Buktinya, sampai saat ini PT Baula tetap melakukan operasi penambangan, tanpa melalui mekanisme yang di tetapkan  pemerintah,” ungkapnya.

Perusahaan PT BPB juga sebelumya pada November lalu didemo ratusan warga, karena dianggap telah mencemari lingkungan pesisir.  Warga desa yang mayoritas bekerja sebagai  nelayan pun harus gigit jari akibat laut  tercemar,  sehingga mereka semakin jauh mencari tangkapan ikan.

“Sesungguhnya 100 persen warga di sini itu pencahariannya di laut, makanya kalau terjadi pencemaran di sini, kehidupan di desa kami tidak ada. Jelas rusak,” tutur Idra warga Desa Bungin saat menggelar aksi demo di lokasi perusahaan PT BPB November lalu. (m2/b/nur)

To Top