Headline

Kepatuhan Pelayanan Publik Pemda di Sultra Masih Zona Kuning

KENDARI, BKK – Setiap menjelang akhir tahun, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memberikan penghargaan Predikat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik kepada kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia.

Pada tahun 2016 ini penghargaan tersebut diberikan kepada 63 penerima yang terdiri dari kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia. Sayangnya tak ada instansi pemda di Sultra yang mendapatkan penghargaan.

Kepala perwakilan ORI Sultra, Aksah SE menjelaskan, instansi pemerintah daerah di Sultra belum memenuhi standar kewajiban penyelenggara pelayanan publik, sesuai dengan Pasal 15 dan 21 pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Sesuai pasal 15 undang-undang itu kan kewajiban kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Kebetulan pemda di Sultra belum ada yang memenuhi standar itu,” kata Aksa melalui jaringan telepon, Rabu (28/12).

Dia menyebutkan, dalam tahun 2016 ini mereka melakukan survei di lima pemda, yakni Pemprov Sultra, Pemkot Kendari, Pemkab Konawe,  Bombana, dan Konsel. Dari lima daerah ini, hanya Pemprov dan Pemkot Kendari yang mencapai zona kuning atau tingkat kepatuhan sedang, sedangkan tiga daerah lainnya masih zona merah alias tingkat kepatuhan rendah.

“Belum ada Pemda di Sultra yang mencapai zona biru atau tingkat kepatuhan tinggi sehingga bisa mendapatkan penghargaan,’ ujarnya.

Menurut Aksah, rencanya pada tahun 2017 mendatang akan kembali melakukan survei untuk dikabupaten/kota di wilayah kepulauan. (lex)

To Top