Suksesi

Dari 22 Usulan, Bapperda DPRD Kendari Hanya Mampu Bahas Tiga Raperda

KENDARI, BKK– Dari 22 usulan rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari di 2016, hanya tiga yang mampu di bahas Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapperda) di tingkat legislatif itu.

Tiga raperda tersebut yakni raperda penataan dan pembinaan usaha mikro kecil menengah, kemudian raperda pelarangan pemotongan sapi potensial dan raperda bantuan hukum bagi warga miskin.

“Dari 22 usulan Raperda yang ada, kita telah menyepakati 13 Raperda Untuk diselesaikan di 2016 namun karena keterbatasan waktu, kita terpaksa hanya mampu menyelesaikan tiga,” terang Ketua Bapperda DPRD Kota Kendari La Ode Azhar ditemui, Rabu (28/12).

Politikus partai Golkar ini juga memaparkan, keterlambatan pembahasan 22 Raperda inisiatif dewan itu merupakan akibat dari keterlambatan masuknya naskah akademik raperda.

Selain itu, dikarenakan usulan raperda yang terlalu banyak, padahal mestinya tiap tahun raperda yang diusul tidak perlu banyak yang penting kuantitas dan kualitasnya.

“Dalam pengusulan raperda menjadi perda itu tidak perlu banyak tiap tahun yang penting kuantitas dan kualitas. Sayang hal seperti ini kurang dipertimbangkan Ketua Bapperda sebelumnya, sehingga berujung pada tidak tuntasnya kerja Bapperda saat ini,” paparnya.

Akibat dari hal ini, tegas Azhar, kerja Bapperda DPRD Kendari di 2017 semakin berat. Berdasarkan rapat yang telah disepakati untuk  2017 setiap fraksi diwajibkan mengusul satu raperda, sehingga jika dikalkulasi dengan sisa raperda 2016 berjumlah 27 Raperda.

“Kita sudah sepakat di 2017 nanti sebagai bentuk tanggung jawab kerja, kita akan membuat delapan raperda yang tiap fraksi mengusul satu, artinya jika ditambah dengan sisa usulan raperda 2016 maka jumlah raperda yang kita harus tuntaskan sebanyak 27 dan ini bukan jumlah sedikit,” tukasnya.

Menilai hal ini, Ketua DPRD Kota Kendari, Samsuddin Rahim yang ditemui terpisah di ruangannya juga menuturkan, jumlah 22 Raperda yang diusul mestinya diselesaikan di 2016. Namun, karena ada kendala maka hal itu tidak bisa dilakukan dan pembahasannya akan disebrangkan di 2017.

“Raperda yang tidak sempat di bahas di 2016 ini akan kita bahas di 2017, dimana dari 22 usulan berarti tinggal 19 yang akan dibahas karena tiga Raperda sudah selesai,” pungkasnya.(Cr5/b/nur)

To Top