3.054 WNA Asal Tiongkok di Sultra # Mayoritas Menggunakan Izin Kunjungan – Berita Kota Kendari
Headline

3.054 WNA Asal Tiongkok di Sultra # Mayoritas Menggunakan Izin Kunjungan

KENDARI, BKK – Kantor Imigrasi Kelas I Kendari mencatat, sampai pada 28 Desember 2016 terdapat 3.054 Warga Negara Asing (WNA) berkebangsaan China di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Informasi Kantor Imigrasi Kelas I Kendari, Muhamad Keti mengatakan, dari 3.054 warga kebangsaan China, sebagian besar diantaranya menggunakan izin kunjungan. Jumlah WNA asal China yang menggunakan izin kunjungan sebesar 2.857 orang.

“Hanya sebagian kecil yang orang China yang menggunakan izin tinggal terbatas, tetap maupun izin tinggal dahsuskim,” kata Keti saat ditemui di ruang kerjanya di Kantor Imigrasi Kelas I Kendari, Rabu (28/12).

Ia menyebutkan, sejauh ini, WNA yang tercatat di Sultra hanya berasal dari beberapa negara saja, seperti China, Amerika Serikat, Britania Raya, Burundi, Chili, Firlandia, India, Jepang, Jerman, Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Yaman.

“Orang asing yang terdapat di Sultra itu kebanyakan berkebangsaan China, itu hampir semua China,” ungkapnya.

Keti melanjutkan, WNA yang terdapat di Sultra hanya terbatas pada beberapa jenis izin, seperti izin kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, serta izin tinggal dahsuskim.

Pihaknya menguraikan, jumlah WNA yang menggunakan izin kunjungan berjumlah 2.862 orang. Sedangkan yang menggunakan izin tinggal terbatas sebanyak 219 orang. WNA yang menggunakan izin tinggal tetap hanya berjumlah 3 orang dan izin tinggal dahsuskim hanya 4 orang.

Keti mengatakan, pihaknya akan terus berupaya melakukan pengawasan terkait WNA yang berada di Sultra. Ia juga menghimbau adanya kerja sama dari semua pihak terkait penangan WNA di Sultra.

“Kita upayakan terus melakukan monitoring, sehingga orang asing yang ada di Sultra mendapat pengawasan,” tutupnya.

Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan bebas visa untuk 169 negara terutama Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Menurutnya, harus ada prinsip resiprokal atau timbal balik dalam pemberlakuan bebas visa untuk warga negara Tiongkok yang masuk ke Indonesia.

“China setelah dibebaskan visanya tidak resiprokal atau timbal balik. Kalau kita pergi ke Hong Kong, China memberikan bebas visa 72 jam. Indonesia tidak termasuk dalam list bebas visa itu,” kata Arsul di kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (28/12).

Anggota Komisi III DPR yang membidangi hukum itu memang mengakui peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dengan pemberlakuan bebas visa. Namun, katanya, harus diingat bahwa pada 2015 ada rapat gabungan Komisi I dan Komisi III DPR dengan Luhut B Panjaitan semasa masih menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan pada 2015 yang menyepakati evaluasi atas kebijakan bebas visa setelah setahun diterapkan.

“Dulu kesepakatan rapat gabungan Komisi I, Komisi III dengan Pak Luhut ketika masih menkopolhukam dan jajaran menteri di bawahnya bahwa bebas visa ditinjau kembali satu tahun setelah diterapkan,” ungkap Arsul.

Karenanya Arsul menegaskan, persoalan itu akan akan dibahas kembali dalam rapat gabungan setelah reses pertengahan Januari 2017. “Terutama, soal evaluasi kebijakan bebas visa,” katanya.(p11-p12/c/lex)

To Top