Pendamping Desa Minta Pemda Konsel Tidak Memasukkan DD Kedalam APBD – Berita Kota Kendari
Beranda

Pendamping Desa Minta Pemda Konsel Tidak Memasukkan DD Kedalam APBD

KENDARI, BKK– Kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe Selatan (Konsel) yang terkesan ingin menggunakan dana desa (DD) dalam pembangunan daerah di tiap kabupaten,  dinilai keliru para pendamping desa.

Hal ini diungkapkan salah satu pendamping desa Moromo Utara Kabupaten Konsel, Nur Arduk ditemui di kediamannya, Selasa (27/12). Ia menuturkan, kebijakan Pemda Konsel sangatlah keliru jika ingin memasukkan DD kedalam APBD Konsel.

“DD memiliki fungsi anggaran sendiri, jadi dia tidak dapat dimasukkan ke dalam APBD, meski pengelolaannya dititip kepada pemda,” terangnya baru-baru ini.

Ia menjelaskan, DD merupakan anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat kepada suatu daerah sebagai titipan untuk desa, dimana mestinya pengelolaan anggarannya dilakukan juga oleh desa bukan pemda karena fungsi pemda sebagai pembina dan pengawas.

“Karena ini merupakan titipan, maka sudah semestinya diberikan kepada desa untuk pengelolaannya, bukan didesain dan dibuatkan kebijakan baru dengan tujuan memasukan DD kedalam APBD. Hal ini sangat tidak benar, sebab DD dan APBD memiliki poksi berbeda,” tukasnya.

Pendamping Desa Basala Kabupaten Konsel, Irwan juga menambahkan, kekeliruan Pemda Konsel seperti ini bisa mengakibatkan dampak negatif yang banyak. Seperti, poksi DD yang tidak sesuai peruntukan dan bisa berujung pada dana hukum.

“Kalau kebijakan Pemda Konsel terus dipertahankan maka saya yakin ke depannya ini berujung proses hukum, dimana pemanfaatan DD yang tidak sesuai tujuan,” ungkapnya.

Berkaitan dengan hal inilah, seperti yang pernah disampaikan sebelumnya, Irwan berharap pemda bisa merundingkan kembali kebijakan itu bersama para steak kholder yang berhubungan dengan penggunaan DD. Dengan begitu, ada sinergi antara pemda dan desa.

“Kalau kebijakan ini tidak berubah, maka kami akan terus mempersoalkan hal ini karena sangat bertentangan dengan Undan-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang pembangunan desa dan Peaturan Menteri Desa (Permendes) nomor 22 pasal 3 tentang penggunaan dana desa,” pungkasnya.(Cr5/c/nur)

To Top