Headline

Malam Ini Cawali Lakukan Debat Publik # Delapan Tema Jadi Bahan Perdebatan # Panelis Hadirkan Guru Besar dan Profesional

Cawali kota kendari

KENDARI, BKK – Tiga pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari akan mengikuti debat publik putaran pertama, Rabu (28/12) malam ini sekitar pukul 19.00 Wita di Hotel Grand Clarion Kendari.

Debat publik dipimpin moderator Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM), Dr Zainal Arifin Mochtar.

Debat publik tersebut diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari yang akan disiarkan secara langsung melalui lembaga penyiaran publik Televisi Rebuplik Indonesia (TVRI) dengan menggunakan enam kamera yang selalu on dengan tiga kamera menyoroti paslon, satu kamera ke moderator dan dua kamera menyoroti audiens.

Anggota KPU Kota Kendari Divisi Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan, Ade Suerani mengatakan, KPU Kota Kendari telah siap melakukan debat publik paslon Walikota dan Wakil Walikota Kendari dengan dua sesi putaran. Dalam debat tersebut, kata dia, modelnya disamakan dengan debat saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 silam.

“Semua pengisi acara sudah siap. Debat tersebut akan dibagi menjadi dua kali. Untuk mengenai yang tambahan itu hanya sebatas merujuk ke pertanyaan terutama menganai Tindak Pidana Korupsi (Tipkor), Narkoba dan Perlindungan Anak dan Perempuan hal itu dilakukan karena merujuk pada surat edaran KPU RI,” jelasnya, Selasa (27/12).

Ia menambahkan, materi debat mengenai anti korupsi itu merupakan permintaan dari tim panelis dan moderator terutama masalah Undang-Undang (UU) Tipikor dan pemahaman paslon mengenai UU Tipikor. Dalam membuat materi, kata dia, KPU Kota Kendari melibatkan tim dengan tiga akademisi dan satu profesional.

“Kalau mengenai anti korupsi mengenai pencegahan dan pemberatantasan tipikor karena korupsi merupakan bagian dari kejahatan luar biasa yang merupakan isu nasional yang sama dengan masalah narkoba. Terutama masalah kesiapan para paslon dalam melakukan pemberantasan korupsi seperti komitmennya jika ada pegawainya melakukan korupsi bagaimana dia menyikapinya,” jelasnya.

Dijelaskannya, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terutama jumlah massa simpatisan yang hadir ikut hadir dalam debat ini maka KPU akan membatasi jumlah simpatisan atau relawan dari masing-masing paslon. Kata Ade, setiap paslon diperbolehkan hanya membawa 60 simpatisan ditambah dengan perwakilan dari masing-masing partai pengusungnya.

“Misalnya paslon nomor urut 1, Abdul Rasak-Haris Andi Surahman (Rasak-Haris) diusung melalui dua partai politik jadi hanya bisa membawa simpatisan berjumlah 62 orang saja. Sementara untuk paslon nomor urut 2, Adriatma Dwi Putra-Sulkarnain (ADP-Sul) ada enam partai pengusungnya jadi hanya bisa membawa 66 simpatisan saja dan terakhir paslon nomor urut 3, Muhammad Zayat Kaimoeddin-Suri Syahriah Mahmud (Zayat-Suri) diusung melalui empat partai, jadi hanya bisa membawa 64 simpatisannya,” ungkapnya.

Dikatakannya, dalam menghindari kericuhan, KPU Kota Kendari akan menurunkan personil keamanan dari Kepolisian Resor (Polres) Kendari. Tim kepolisian akan menjaga saat berlangsungnya debat dengan sistem diantara massa simpatisan paslon akan dijaga ketat oleh kepolisian untuk mengantisipasi terjadinya keributan.

‘Pokoknya kalau ada yang membuat riuh saat berlangsungnya debat maka pihak kepolisian akan langsung menangkapnya dan langsung mengamankan,” tegasnya.

Sementara Ketua KPU Kota Kendari, Hayani Imbu mengharapkan, agar paslon memanfaatkan debat ini untuk memaparkan secara jelas tentang visi, misi, dan programnya kepada masyarakat Kota Kendari.

Sebagai landasan bagi masyarakat dalam menentukan pilihannya saat pencoblosan mendatang.

“Debat ini bagian tahapan kampanye, yang kami harapkan dapat dimanfaatkan paslon untuk mesosialisasikan visi, misi dan programnya. Karena boleh jadi dengan melibat acara debat  ini bisa mempengaruhi pilihan masyarakat,’ katanya.

Hayani mengingatkan agar paslon tidak menyerang pribadi dalam melakukan debat, karena hal itu merupakan kategori kampanye yang dilarang.

“Kami berharap paslon bersama timnya agar bisa menjaga etika dalam berdebat, agar bisa tetap terjaga suasana yang kondusif dan damai,’ katanya.

Selain mengundang partai pengusung dan tim paslon, KPU juga juga mengundang organisasi masyarakat, baik keagamaan, maupun berbasis etnis, pemilih pemula, serta tokoh masyarakat, yang jumlahnya sekitar 400 orang. (m2)

To Top