Paksakan RPJM Kabupaten Masuk ke RPJM Desa, Pemda Konsel Dinilai Keliru – Berita Kota Kendari
Beranda

Paksakan RPJM Kabupaten Masuk ke RPJM Desa, Pemda Konsel Dinilai Keliru

Ketgam : Saat rapat sinkronisasi Pemda Konsel Bersama Kepala Desa kabupaten Konsel (Rull/BKK)

KENDARI, BKK– Kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe Selatan (Konsel) yang ingin memasukkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten ke dalam RPJM Desa, dinilai keliru para pendamping desa di daerah itu.

Pasalnya, kebijakan pemerintah tersebut telah melanggar Undang-Undang (UU) nomor 6 tahun 2014 tentang pembangunan desa dan Peaturan Menteri Desa (Permendes) nomor 22 pasal 3 tentang penggunaan dana desa.

Menurut Pendamping Desa Moromo Utara Kabupaten Konsel, Nur Arduk,  kebijakan Pemda Konsel sangat keliru untuk memaksakan RPJM Kabupaten ke dalam RPJM desa yang nantinya program itu menggunakan dana desa (DD).

“Dana desa dalam peruntukannya memiliki poksinya sendiri dan tidak dapat dicampur adukkan dengan RPJM Kabupaten sesuai regulasi perundang-undangan. Berkaitan dengan hal ini maka apa yang menjadi kebijakan Pemda Konsel telah keliru,” terangnya saat ditemui di Kendari, Kamis (22/12)

Seharusnya, lanjut dia, RPJM Kabupaten atau RPJM Desa menggunakan dana APBD dalam setiap programnya, bukan memanfaatkan dana desa guna menghemat anggaran. Inilah yang perlu diluruskan agar nantinya tidak menjadi masalah di kemudian hari.

“Kalau kita lihat, berdasarkan hasil rapat sinkronisasi RPJM kabupaten dan RPJM desa yang digelar Pemda Konsel bersama para Kepala Desa Kabupaten Konsel beberapa waktu lalu, terkesan ingin menggunakan Dana Desa untuk menjalankan program RPJM Kabupaten dan RPJM Desa padahal hal ini keliru,” jelasnya.

Pendamping Desa Basala Kabupaten Konsel, Irwan juga menambahkan, penggunaan dana desa untuk program RPJM kabupaten sebenarnya bisa dilakukan. Namun, mesti memenuhi beberapa kategori yang tidak semuanya juga bisa.

“Kategori yang bisa yaitu jika desa itu masuk pada kriteria desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, sedangkan yang tidak bisa itu jika masuk pada kriteria desa berkembang. Itupun dari dua kriteria desa yang bisa perlu dipilah-pilah lagi dan tergantung keputusan kepala desa,” paparnya.

Berkaitan dengan hal itulah, tegas Irwan, mestinya Pemda Konsel kembali mempertimbangkan kebijakan yang telah ada. Bahkan perlu memanggil seluruh stekholder yang berkaitan dengan hal tersebut untuk didudukkan bersama sehingga tidak salah langkah.

“Saya berharap Pemda Konsel mau mempertimbangkan kembali kebijakannya, karena jika ini terus berlanjut bisa berujung menjadi masalah karena melanggar aturan,” pungkasnya.(Cr5/b/nur)

To Top