Beranda

Jelang Natal dan Tahun Baru, DPRD Bersama Disperindagkop Siap Sidak THM

KENDARI, BKK– Menghadapi momen Natal dan Tahun Baru, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Kendari, berencana akan melakukan inspeksi dadakan (Sidak) di semua Tempat Hiburan Malam (THM) yang ada di Ibu Kota Sulawesi Tenggara (Sultra) ini.

Agenda ini, merupakan agenda rutin yang dilakukan DPRD Kota Kendari bersama Disperindagkop di setiap penghujung tahun. Itu dilakukan, untuk mengantsipasi peredaran minuman keras (Miras) ilegal yang masuk di setiap THM di Kota Kendari.

“Biasanya di penghujung tahun itu banyak beredar minuman ilegal yang dipasarkan melalui THM dan untuk mencegah hal itu kita akan lakukan sidak bersama Disperindagkop,” terang Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Kendari, Subhan saat dikonfirmasi melalui telepon genggamnya, Rabu (21/12).

Ia melanjutkan, dalam agenda sidak itu nantinya, setiap pelaku usaha yang kedapatan mempasarkan miras tanpa izin akan dikenakan sanksi tegas berupa pembekuan izin usaha hingga penutupan tempat usaha.

“Sanksi ini tidak main-main, karena untuk toleransi sudah sering kita berikan. Apalagi ini bukan pada konteks izin, melainkan pelanggaran karena melakukan peredaran miras ilegal,” jelasnya.

Politikus PKS ini juga menambahkan, selain razia miras ilegal pihaknya juga akan merangkaikan dengan razia izin usaha. Hal itu dilakukan mengingat, masih ada beberapa tempat usaha yang izin usahanya belum diperpanjang hingga kini.

“Meskipun fokus kita masalah peredaran miras ilegal, tapi untuk mengefesienkan agenda, kita akan langsung rangkaikan dengan pemeriksaan izin usaha,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Disperindagkop Kota Kendari, Ida Riyanti juga menambahkan, agenda sidak yang akan dilakukan bersama DPRD untuk waktunya belum dapat diinformasikan. Hal ini guna mengantisipasi bocornya informasi sehingga ada upaya-upaya pencegahan.

“Kita belum bisa sebut waktunya, tetapi yang jelas dalam waktu dekat ini. Terkait sanksi, hal ini sudah disepakati berupa pembekuan izin atau penutupan tempat usaha,” pungkasnya.(Cr5/b/nur)

To Top