Gaji 2017 Paling Rendah Rp 2.172.000 #Perusahaan Besar Wajib Patuh – Berita Kota Kendari
Headline

Gaji 2017 Paling Rendah Rp 2.172.000 #Perusahaan Besar Wajib Patuh

NIRWAN/BKK
Jumiati SH

KENDARI, BKK– Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada 2017 naik sebesar 8,25 persen dibanding tahun sebelumnya. Pemberlakuan UMK tersebut dimulai Januari 2017 mendatang.

Kenaikan UMK itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur  Sulawesi Tenggara (Sultra) dan SK Wali Kota Kendari Nomor 43 Tahun 2016.

Kepala Bidang (Kabid) Wasnaker Hubungan Industrial Dinas Sosial (Dinsos) Kendari, Jumiati SH mengatakan, pada 2016, UMK sebesar Rp 2.007.000 kemudian naik sebesar 8,25 persen, sehingga di 2017 nanti menjadi Rp 2.172.000.

“UMK dinaikkan setelah penetapan dan akan diberlakukan pada 1 Januari 2017 nanti,” ungkap Jumiati saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (21/12).

Perusahaan yang memberikan gaji terhadap karyawannya tidak berdasarkan UMK tersebut, akan dikenakan sanksi. Utamanya perusahaan besar.
Adapun perusahaan kecil yang belum mampu mampu menggaji karyawannya sesuai UMK tersebut, maka masih diberikan kelonggaran.

“Sanksinya sudah ada dalam perundang-undangan,” katanya mengingatkan.

Berdasarkan pasal 185 ayat 1, UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan, apabila pengusaha tidak dapat membayar sesuai upah minimum, ia dapat mengajukan permohonan penangguhan. Akan tetapi, jika si pengusaha tidak mendapatkan persetujuan untuk penangguhan penerapan upah minimum dari Gubernur dan tetap membayar upah pekerja di bawah upah minimum, maka pengusaha akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta.

Pemerintah Kota Kendari, lanjut Jumiati, akan tetap memantau kepatuhan para pengusaha terhadap aturan UMK. Meski demikian, sampai saat ini pihaknya belum pernah mendapatkan laporan adanya perusahaan yang melanggar UMK.

Untuk itu, dirinya meminta kepada seluruh masyarakat Kota Kendari jika gaji yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan UMK, maka hendaknya dilaporkan. Jangan membiarkan perusahaan terus-terusan membayar upah di bawah UMK.

Ketua DPRD Kota Kendari, Syamsuddin Rahim dikonfirmasi melalui selulernya, mengapresiasi keputusan Wali Kota Kendari yang menaikkan UMK hingga 8,3 persen. Bagaimana pun kata dia, pekerja hingga buruh harus diperhatikan kesejahteraannya.

“Mereka bagian terpenting dalam mempercepat roda pembangunan kota. Karena itu patut diperjuangkan kesejahteraannya,” terang Samsuddin.

DPRD Kota Kendari, kata dia, juga akan ikut memantau kepatuhan perusahaan-perusahaan dalam memenuhi kewajiban membayar upah sesuai UMK 2017. Syamsuddin Rahim mengakui tahun-tahun sebelumnya, pihaknya seringkali menerima aduan para pekerja tentang perusahaannya yang tidak mau membayar sesuai UMK.

Bahkan kata dia, ada pekerja yang sampai disomasi oleh perusahaannya karena membocorkan gaji. Karena itu, diperlukan upaya untuk melindungi hak-hak para pekerja dan keselamatan mereka jika melaporkan ulah manajemen perusahaannya yang memang benar-benar melanggar peraturan.

Tetapi di sisi lain, dia berharap kenaikan UMK ini sudah disetujui bersama stakeholder lainnya, terutama asosiasi perusahaan yang beroperasi di Kendari. Karena kalau sudah disetujui bersama-sama, maka tidak ada alasan untuk tidak mematuhi kebijakan tersebut.

Penangguhan Upah Minimum

Informasi yang dikutip dari situs hukumonline.com, pengusaha yang tidak mampu membayar upah pekerja sesuai upah minimum dapat mengajukan permohonan penangguhan upah minimum. Kebijakan ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 231 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

Pengajuan permohonan itu ditujukan kepada kepada gubernur melalui instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi paling lambat 10 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum.

Penangguhan upah minimum ini juga diatur dalam Pasal 90 UU Ketenagakerjaan yang berbunyi;

“Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89. Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan. Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat diatur dengan Keputusan Menteri,”

Penjelasan Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan menyebutkan sebagai berikut; “Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Apabila penangguhan tersebut berakhir, maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan.”

Namun, terkait Penjelasan Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan ini, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 72/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa frasa ‘…tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan’ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Artinya, Mahkamah memberi penegasan selisih kekurangan pembayaran upah minimum selama masa penangguhan tetap wajib dibayar oleh pengusaha.

Dengan kata lain, penangguhan pembayaran upah minimum oleh pengusaha kepada pekerja/buruh tidak serta-merta menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar selisih upah minimum selama masa penangguhan. Selisih upah minimum yang belum terbayar selama masa penangguhan adalah utang pengusaha yang harus dibayarkan kepada pekerja/buruhnya. (cr6-cr5/c/nur)

To Top