Aneka

Anggota DPRD Muna Jadi Tahanan Kota

RAHA,BKK – Masih ingat kasus Darmin, anggota DPRD Muna yang dititip Kejaksaan Negeri Muna di Rutan Kelas IIB Raha, Oktober 2016 silam, dalam kasus dugaan penipuan? Kini, anggota DPRD Muna aktif ini dikeluarkan dari rutan lalu dijadikan tahanan kota.

Pengubahan status tahanan tersebut terjadi setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha yang dipimpin Erven Langgeng Kaseh SH MH dan dua anggotanya yaitu Zainal Amad SH dan  Achmad Ali SH, mengeluarkan penetapan pengalihan tahanan.

“Iya, memang benar. Statusnya sekarang sudah tahanan rumah. Itu ditetapkan dalam sidang terdakwa,” kata Jaksa Penuntut Umum kasus ini, Yosepus Ary S SH, Selasa (20/12).

Ditempat terpisah, Erven Langgeng Kaseh yang didampingi Sekretaris PN Raha Muhammad Abduh mengatakan pihaknya punya berbagai pertimbangan sehingga menjadikan terdakwa sebagai tahanan rumah. Pertama, karena memang ada permohonan dari terdakwa melalui penasehat hukumnya pada 14 Desember 2016.

Kedua, terdakwa dinilai tidak akan mempersulit jalannya sidang, tidak menghilangkan barang bukti dan tidak melarikan diri. Faktor lainnya adalah terdakwa punya anak istri serta masih aktif sebagai anggota DPRD Muna.

Wakil Ketua PN Raha ini juga menjelaskan bahwa pengalihan status tahanan Darmin juga dijaminkan oleh Ketua DPRD Muna, Mukmin Naini dan Ketua DPC Partai Gerindra Muna. “Terdakwa dijamin Ketua DPRD Muna dan Ketua DPC Partai Gerindra Muna. Intinya penahanan dilakukan karena telah terpenuhi syarat objektif dan subyektif, kami juga punya punya pertimbangan untuk mengalihkan status penahanannya. Ya semua biasa sajalah, normatif,” kata Erven Langgeng Kaseh.

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Muna, Badrut Tamam tampak terkejut setelah mengetahui terdakwa dialihkan menjadi tahanan kota. Namun dia mengakui bahwa PN punya kewenangan untuk itu. BT, sapaan akrabnya, menyerahkan penilaian kepada masyarakat.

“Oh begitu, ya itu  kewenangan PN Raha. Nanti masyarakat yang menilai,” katanya.

Namun dia mengingatkan, sebagai tahanan kota, terdakwa tidak diperbolehkan keluar dari Raha. “Kalau melanggar, JPU berhak menangkap terdakwa,” tambahnya.

Dijebloskan ke Rutan Kelas II B Raha karena diduga terlibat kasus penipuan atau memberi keterangan palsu pada akta otentik pemasangan instalasi listrik di 37 rumah di Desa Waturempe, Kecamatan Tikep Muna Barat pada Februari 2014 lalu.

Untuk diketahui, Darmin sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka sebagai pihak yang memberikan keterangan palsu dengan menggunakan perusahaannya, CV Jis Elektris di Kantor Konswil Sultra Cabang Muna, untuk mengerjakan proyek pemasangan instalasi listrik itu. Proyek itu seharusnya dikerjakan CV Aulia Pertiwi yang dipimpin Orin dan dalam perkara ini sebagai korban.

Perbuatan Darmin ini diduga menimbulkan kerugian hingga Rp 92 juta. Darmin kemudian dijerat pasal 266 ayat 1 dan 2 KUHP tentang Pemalsuan dengan ancaman maksimal tujuh tahun penjara. (cr1/b/aha)

To Top