Majelis Tolak Eksepsi Mantan Bupati Konut #Perkara Korupsi Pembangunan Kantor Bupati Konut Tahap III 2011 – Berita Kota Kendari
Headline

Majelis Tolak Eksepsi Mantan Bupati Konut #Perkara Korupsi Pembangunan Kantor Bupati Konut Tahap III 2011

Aswad Sulaiman Nampak Matanya Berkaca-Kaca Saat Majelis hakim Menolak Putusan Eksepsi Penasihat Hukumnya. (foto: Rudy/BKK)

KENDARI, BKK – Mantan Bupati Konawe Utara (Konut), Aswad Sulaiman selaku salah satu terdakwa kasus korupsi pembangunan Kantor Bupati Konut tahap III harus tertunduk diam saat Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari menolak secara keseluruhan ekspesi yang diajukan penasihat hukumnya, Razak Naba SH MH, Senin (19/12).

Dalam persidangan yang dipimpin Majelis Hakim Irmayanti Abidin SH didampingi selaku hakim ketua yang didampingi majelis hakim anggota Andri Wahyudi dan Mulyono serta Panitera Pengganti Eni SH dengan agenda sidang putusan sela.

“Menolak secara keseluruhan eksepsi terdakwa (Aswad red) yang diajukan oleh penasehat hukumnya,” kata Irmayanti saat persidangan berlangsung.

Mendengar hal tersebut, Aswad Sulaiman tidak berkutik dan mata berkaca-kaca seraya tidak percaya dengan apa yang diucapkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari.

Majelis Hakim menolak eksepsi penasihat hukum Aswad karena menimbang, mulai dari point soal anggapan penasehat hukum yang berpandangan bahwa penunjukan langsung itu merupakan diskresi dan juga permintaan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU), Suparji SH, Eko Bambang Maesudi SH dan Anton AB Silitonga harus menghadirkan Arnold Lili selaku Direktur PT Voni Bintang Nusantara yang kini telajh menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO), karena mempunyai peran dalam kasus tersebut dinilai menyentuh pokok perkara.

“Permintaan itu berada pada kewenangan JPU sesuai undang-undang yang diatur, bahwa JPU yang melakukan penyidikan, dan dia yang punya kewenangan menetapkan tersangka atau tidak. Selain itu, untuk diskresi, biar Pengadilan yang menila. Sehingga kami meminta kepada JPU, agar perkara dengan nomor : 196 Tipikor/PN Kendari dapat diteruskan hingga pada putusan akhir,” jelasnya.

Sehingga, putusan sela tersebut, menguntungkan JPU. Sebab, dakwaan kabur, tidak cermat  dan asal-asalan yang sebelumnya dianggap penasehat hukum Aswad, dinilai tidak tepat.  Selanjutnya Majelis mengaharapkan, kasus ini diarahkan ke pembuktian. JPU diminta untuk menghadirkan saksi pada sidang berikutnya.

Tiga JPU, Suparji SH, Eko Bambang Maesudi SH dan Anton AB Silitonga menyahut. Katanya saksi yang bakal dihadirkan berjumlah 9 orang. Menurut Suparji, 9 saksi itu, akan lebih dulu dihadirkan yakni Gina Lolo, Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) DPPKAD Konut dan juga
Siodinar, Kontraktor dari PT Poni Bintang Nusantara .

“Kita hadirkan Gina Lolo dan Siodinar terlebih dulu Yang Mulia,” ucapnya kepada Majelis Hakim.

Sehingga persidangan ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada 4 Januari 2017 mendatang .

Sementara itu, penasihat hukum Aswad, Razak Naba SH MH mengatakan pada prinsipnya, mengahargai putusan Majelis Hakim. Akan tetapi, pihaknya tetap kurang sepakat dengan dakwaan Jaksa yang sampai saat ini belum mengahadirkan Arnold Lili sebagai tersangka. Katanya dalam kasus ini, yang lebih bersentuhan dengan kerugian negara adalah Arnold Lili.

“Makannya kami minta Arnold Lili dihadirkan. Selain itu, kami juga tetap pada posisi awal, bahwa Aswad tak bisa dipersalahkan, karena tidak ada uraian dakwaan JPU,  yang mengarah ke Aswad. Untuk itu beberapa poin eksespsi ini akan dimajukan kembali ke pembelaan nantinya,” pungkasnya. (m2/b/lex)

To Top