Kasuistika

Dipanggil Jaksa, Rekanan Proyek APBN Rp 9.7 M, Mangkir

Kasi Intel Kejari Muna, La Ode Abdul Sofian SH MH (berdiri) saat melakukan pemeriksaan kepada apara kades beberapa waktu lalu.

RAHA, BKK – Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna terus melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jalan Pure – Labuan dengan anggaran Rp 9,7 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) tahun 2015.

Kajari Muna, Badrut Tamam SH MH melalui Kasi Intel, La Ode Abdul Sofian SH MH menjelaskan, pihaknya telah melakukan pemanggilan kepada rekanan yang mengerjakan proyek ini, PT Suramadu, berkedudukan di Kendari, Senin (19/12). Namun hingga pukul 14.30 yang bersangkutan tak hadir di Kejari Muna alias mangkir.

“Kita sudah layangkan surat panggilan terhadap rekanan yang mengerjakan proyek ini yaitu Direktur PT Suramadu, berkedudukan di Kendari. Harusnya dia datang hari ini di Kejari Muna, tapi hingga pukul 14.30, belum hadir dan tanpa konfirmasi,” kata La Ode Abdul Sofian SH MH kepada koran ini, Senin (19/12).

Selain rekanan, Kejari Muna juga memanggil satker wilayah III Bau bau yaitu Muh Amin Hamid. “Dia juga kita sudah panggil. Tapi  besok baru dia datang, karena jadwal pemanggilanya memang besok. Kalau konsultan pengawasnya dari PT Yodia Karya tidak datang, tapi ada  konfirmasi, katanya masih di Kalimantan. Sedangkan Muh Amin Hamid selain Satker. Dia Juga bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran,” tambah Sofian sapaan akrab Kasi Intel Kejari Muna ini.

Proyek ini turun  langsung dari Kementerian PU RI ke satker wilayah III Muh Amin Hamid.  ” Memang proyek APBN ini turun langsung dari Kementerian PU RI ke satker wilayah III Muh Amin Hamid. Indikasinya pencairan dana proyek ini sudah 100 persen, tapi proyeknya baru dikerjakan sekian persen saja dan belum rampung,” pungkas Kasil Intel Kejari Muna ini. Dia juga mengatakan selain rekanan  (Direktur PT Suramdu ), satker Muh. Amin Hamid, Kejari Muna juga memanggil bendahara dan ppk proyek tersebut. (cr1/c/lex)

To Top