Beranda

Perbaikan Jalan Poros Lakapera-Wamengkoli Dianggarkan Rp 33 miliar

LM Taufan Alam, Ketua Komisi I DPRD Sultra
(Faisal/BKK)

KENDARI, BKK– Jalan provinsi yang menghubungkan Lakapera- Wamengkoli akan segera dikerjakan. Bahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menargetkan pengerjaannya selesai Desember 2017 yang dimulai Januari mendatang.

Ketua Komisi I DPRD Sultra, LM Taufan Alam mengatakan, pemerintah provinsi (Pemprov) sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 33 miliar dalan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2017, untuk perbaikan jalan poros Lakapera-Wamengkoli yang berada di Kabupaten Buton Tengah (Buteng).

“Kita memang sudah menyiapkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 33 miliar dengan target selesai,” ungkap Taufan saat ditemui usai rapat gabungan komisi di Sekretariat DPRD Sultra, Jumat (16/12).

Legislator asal daerah pemilihan (Dapil) Muna dan Buton Utara (Butur) ini juga mengatakan, anggaran DAK yang dibutuhkan untuk perbaikan jalan Lakapera-Wamengkoli sebenarnya tidak mencapai Rp 30 miliar. Namun, anggaran Rp 33 miliar yang disiapkan,  juga sudah termasuk alokasi perbaikan jalan di Kabupaten Wakatobi.

Politisi Partai Demokrat ini juga menerangkan, jalan poros Lakapera-Wamengkoli yang panjangnya kurang lebih 50 kilo meter (km) ini memang sudah terlihat cukup parah. Sehingga, hal itu bisa membahayakan pengendara yang melintasi jalan tersebut.

“Apalagi jalan tersebut merupakan jalan yang banyak dilintasi oleh pengendara,” ungkapnya.
Ia menambahkan, perbaikan jalan poros Lakapera-Wamengkoli merupakan infrastruktur mendasar karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam mengembangkan perekonomian.

Ia menegaskan, dengan anggaran sebesar Rp 33 miliar, pemerintah harus mempercepat pembangunan jalan yang belum diperbaiki. Selain itu, pemerintah juga harus pandai memanfaatkan anggaran.

“Jangan sampai anggarannya sudah habis, proyek yang dikerjakan belum selesai,” ujarnya.Selain itu, Taufan menambahkan, yang saat ini sedang diusahakan dalam pembahasan APBD 2017 adalah dana hibah bantuan langsung ke masyarakat atau kelompok-kelompok berbadan hukum. Hal ini dilakukan karena dianggap selama tiga tahun terakhir, Pemprov Sultra belum pernah menganggarkan jenis bantuan seperti itu.

“Olehnya itu tadi saya menyampaikan, bagaimana kalau tahun ini kita membuka kerangnya karena berdasarkan hasil reses kita di masyarakat, ternyata ini yang dibutuhkan masyarakat,” ungkap Taufan.

Ia mengakui, jumlah anggaran bantuan dana hibah langsung belum diketahui nominalnya. Namun, pihaknya akan berupaya memperjuangkan agar dapat dianggarkan dalam APBD 2017.

“Itu sementara kita perjuangkan. Kita minta pemerintah daerah pada tahun 2017 itu bisa diprogramkan,” tutupnya.(p11/c/nur)

To Top