Kondisi Guru di Sultra Harus Jadi Perhatian – Berita Kota Kendari
Headline

Kondisi Guru di Sultra Harus Jadi Perhatian

Foto Rasid
(Faisal/BKK)

KENDARI, BKK– Jumlah guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan guru swasta hangat menjadi perbincangan di rapat gabungan komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Tenaga pengajar tersebut, dinilai masih kurang.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Sultra, Rasid mengatakan, berdasarkan data di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sultra, jumlah guru masih terbilang cukup. Tapi, guru masih terkonsenterasi di beberapa titik, sehingga di beberapa sekolah di daerah kekurangan guru.

“Rasio guru dengan jumlah pelajar, kalau kita lihat data, itu cukup. Tapi coba kita telusuri mendalam terkait dengan jumlah guru-guru, pasti kekurangan guru di setiap sekolah,” ungkap Rasid saat ditemui usai rapat gabungan komisi DPRD Sultra, Jumat (16/12).

Selain kekurangan guru, Rasid juga mengaku prihatin dengan nasib guru non PNS atau guru honorer. Sebab, honor yang mereka terima hanya sekitar Rp 250 ribu per bulan. Tentu hal itu jauh dari rasa manusiawi dan tidak sesuai dengan upah minimum regional (UMR).

“Kondisi ini sangat miris, sebab kalau tidak ada guru honorer maka proses belajar mengajar di sekolah tidak akan berjalan lancar,” ungkap legislator asal daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) dan Bombana ini.

Politisi Partai Keadilan Sejahterah (PKS) ini juga mengungkapkan, di Konsel masih banyak sekolah yang kekurangan guru PNS. Misalnya di SMAN 3 Konsel, jumlah guru PNS dan rombongan belajar dianggap tidak sesuai. Sehingga hal itu mengharuskan sekolah menerima guru honorer.

“Seandainya guru honorer mogok mengajar, maka banyak siswa yang ada di Konsel dan kabupaten lain yang terlantar. Sebab, tidak mungkin guru PNS dapat menganjar ratusan siswa dengan tanaga pengajar hanya sembilan sampai 10 orang,”cetusnya.

Sebagai wakil rakyat, ia pun mengaku akan berupaya mendorong agar guru honorer ini menjadi perhatian pemerintah. Sehingga, pemerintah dapat melakukan penataan serta pendistribusian guru di setiap sekolah agar merata.

“Seperti kita tahu, alumni kita baik yang dari Jawa sana maupun di provinsi itu jumlahnya banyak, khusunya alumni yang berdomisili di kampung. Kenapa kita tidak berdayakan mereka?, Kita rekrut untuk jadi guru honorer,” tandasnya.

Ditambahkannya, DPRD juga akan berkomunikasi dengan Dikbud Sultra, supaya bantuan operasional sekolah (BOS) bisa dialokasikan untuk gaji guru honorer.

“Kita berharap bahwa dengan pelimpahan wewenang ke provinsi, Dikbud di kabupaten bebas nilai dan tidak merasa tertekan,” tutupnya.(p11/b/nur)

To Top