Kasuistika

Ada Kecurangan, Pilkades Palangga Batal

Sebanyak lima calon berebut kepala desa Bontoala, Pallangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

SUNGGUMINASA, BKK – Kecurangan yang mewarnai pemilihan kepala desa di Desa Palangga, berakhir pemilu di batalkan dan ditunda hingga 2018 mendatang.

Kecurangan itu pun terjadi lantaran kekacauan selama proses pencoblosan Kamis (15/12) kemarin.

Dari pengakuan seorang warga yang ikut mencoblos saat itu, Syafruddin Djaenab Daeng Mangka, kondisi pencoblosan memang kacau seperti pasar.

“Asli kacau. Pemilih yang bagi undangan. Tim jadi panitia, panitia jadi tim. Jelas-jelas banyak pelanggaran terjadi panitia hanya lihat saja. Saya tegur, mereka bilang biar mi. Kacau pokoknya. Seperti pasar,” katanya saat ditemui Minggu (18/12).

Tak hanya itu, warga yang sudah datang menyetor undangan sejak pagi, dibiarkan menunggu.

“Panitia malah panggil pendukung calon lain dulu, langsung diberi undangan yang sudah dikumpulkan begitu saja. Sementara ini warga yang sudah menunggu sejak pagi jam 4 sore pi dipanggil. Sudah pulang semua mi itu warga,”.

“Jalan keluar dijadikan jalan masuk pendukung calon. Masuk langsung diberi surat suara. Tidak di cek siapa yang datang. Undangan pemilih dikembalikan. Makanya ada yang mencoblos dua sampai tiga kali dengan orang yang sama,” katanya lagi.

Mangka pun meminta agar pemerintah bisa melakukan pemilihan ulang saja.

“Di ulang saja. Karena kalau ditunda dan tidak bisa ikut lagi nanti sama saja itu mereka dicabut hak memilih dan dipilih.  Dan memang saat itu hanya diberikan dua opsi. Lanjut atau batal. maunya itu ada opsi ketiga. Pemilihan ulang, memang ini tim P4KD nya yang salah,” tambahnya.

Calon kepala desa Palangga, Syarifuddin Tawalla Daeng Manye, berharap agar pemilihan kepala desa bisa diulang. Pasalnya sesaat sebelum kesepakatan pembatalan, ketua Panitia Pencalonan Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian (P4KD), hanya memberikan dua pilihan.

“Opsi pertama dilanjutkan atau dibatalkan dan di tunda hingga 2018 mendatang. Saat itu kami terpaksa memilih dibatalkan karena kalau dilanjutkan pasti akan kacau dan kondisi tidak kondusif dan indikasi kecurangan akan berlanjut,” katanya Minggu (18/12/2016).

Seandainya ada opsi pemilihan ulang, Syarifuddin mengaku pasti akan memilih opsi tersebut.

“Jadi memang yang kami harap adalah opsi ketiga, dan opsi ketiga ini saya anggap jalur yang paling tepat, lagian juga tiga desa yang dianggap bermasalah ini diadakan pemilihan ulang karena penyelenggara menawarkan opsi pemilihan ulang,”.

Pembatalan pilkades tersebut dikarenakan banyaknya kecurangan yang terjadi selama proses pencoblosan.

Dia mencontohkan, pendukungnya terpaksa pulang dan tidak mencoblos lantaran sudah menunggu selama 8 jam.

“Undangan pemilih tidak di cek apakah terdaftar sebagai pemilih tetap. Lalu pendukung pemilih salah satu calon yang menjadi penyelenggara membagikan surat undangan, dan itu dibiarkan panitia. Pemilih yang membawa surat undangan lebih dari satu bahkan lima lembar untuk mewakili keluarganya dan ada pemilih yang didapati berulang kali mencoblos. Banyak sekali kecurangan dan itu dibiarkan,”.

“Kami sebagai cakades berkeinginan yang sama untuk menyukseskan pilkades serentak Gowa tanpa ada masalah seperti pembatalan pemilihan didesa pallangga makanya kami siap untuk pemilihan ulang.”ujarnya lagi.

Dia pun menegaskan jika para calon dipaksa untuk menerima opsi kedua karena dibarengi dengan nada ancaman.

“Saya sudah siap kalah karena sudah siap menang begitu juga semua kandidat, sekali lagi saya sampaikan tidak benar kalau kami ditawarkan untuk pemilihan ulang, kami masyarakat desa pallangga adalah masyarakat santun dan cerdas yang sangat menjunjung tinggi sistem demokrasi yang adil dan jujur,” katanya.

Sebelumnya, Kepala BPMPD Gowa, Muhammad Asruln menjelaskan jika pemilihan yang dibatalkan di Desa pallangga Kecamatan Palangga itu adalah kesepakatan dari para calon.

“Suudah disepakati para calon untuk dibatalkan dan diketahui oleh pemerintah kecamatan dan Panitia Kabupaten dan BPMPD sendiri. Dan untuk cakades yang menyepakati pemilihan dibatalkan maka berikutnya sudah tidak bisa lagi ikut serta, dan itu konsekuensinya karena dibatalkan. Masa sudah menggagalkan pemilihan tidak ada sanksinya. Itu kan pemerintah yang biayai,” katanya.(nur)

To Top