Kejari Periksa Ketua DPRD Buton – Berita Kota Kendari
Headline

Kejari Periksa Ketua DPRD Buton

Dugaan Korupsi Dana USB SMK Lasalimu 2013-2014

KENDARI, BKK – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Buton kembali memeriksa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buton, La Ode Rafiun sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Lasalimu anggaran 2013-2014.

Pemeriksaan Rafiun dilakukan penyidik Kejari Buton atas penetapan tersangka, Sarifa selaku bendahara pembangunan proyek tersebut yang diduga ikut terlibat dan menerima uang dugaan korupsi senilai Rp 280 juta dari total anggaran Rp 565.171.814.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kolaka, Ardiansya SH MH mengatakan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan ulang kepada Ketua DPRD Buton untuk dimintai ketarangan sebagai saksi atas penetapan tersangka baru yakni Sarifah yang diduga ikut terlibat menikmati uang hingga mengakibatkan kerugian negara.

“Kemarin kami La Ode Rafiun kami sudah periksa kembali. Namun, pemeriksaannya itu hanya sebatas untuk dimintai keterangan sebagai saksi atas penetapan tersangka Sarifa,” katanya saat ditemui disela-sela mengikuti kegiatan rapat internal di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra, Rabu (14/12).

Lelaki yang akrab disapa Ardi ini menambahkan, untuk penambahan penetapan tersangka baru dalam perkara korupsi Bansos di SMKN 2 Lasalimu ini, pihaknya belum bisa memastikan. Pasalnya, kata dia, dari hasil pemeriksaan saksi-saksi yang berperan terlibat dalam perkara ini hanya berjumlah dua orang yakni La Ode Darmin selaku Kepala Sekolah (Kepsek) dan Sarifa selaku bendahara pengeluaran dalam pembangunan gedung sekolah baru.

“Dari hasil keterangan saksi-saksi disebutkan bahwa keterlibatan Ketua DPRD Buton tidak ada. Belum ditemukan cukup bukti untuk ditetapkan dia (La Ode Rafiun red) sebagai tersangka. Yang pasti saat ini tersangkanya sudah dua orang dan kami masih terfokus untuk melimpahkan berkasnya ke Pengadilan Tipikor Kendari untuk menjalani proses persidangan” cetusnya.

Sejauh ini, lanjutnya, pengembalian uang dari hasil kerugian negara yang dinikmati tersangka Sarifa belum dilakukan. Sehingga, Ardi menegaskan, jika Sarifah tidak melakukan pengembalian kerugian negara maka, pihaknya akan berinisiaif akan mengambil instrumen lain sebagai pengganti hasil kerugian negara.

“Kami akan minta untuk mengembalikan. Kalau tidak, maka kami akan mengambil instrumen lain dengan melakukan penyitaan terhadap harta bendanya untuk menutupi kerugian negara. Berharap semoga dia (Sarifa red) melakukan pengembalian. Namun, pengembalian kerugian negara itu tidak akan menghapus masa hukumannya melainkan akan menjadi bahan pertimbangan di pengadilan nantinya,” tegasnya.

Dijelaskannya, atas perbuatannya, Sarifa dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Dengan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain serta korporasi yang ancamannya itu minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun kurungan penjara dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar,” pungkasnya. (m2/b/***)

To Top