Lingkar Sultra

PT Antam Pasang Plang di atas Lahan Tumpang Tindih

foto-hl-antam-plang

Suasana pemasangan plang di atas lahan tumpang tindih di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Konawe Utara, Selasa (6/12).

WANGGUDU, BKK – Masalah tumpang tindih wilayah izin usaha pertambangan (IUP) antara PT Antam (Persero) Tbk dengan PT Wanagon Anoa Indonesia kembali mencuat. Selasa (6/12), PT Antam lakukan pemasangan plang di lahan yang disengketakan.

Pemasangan plang di beberapa titik pada wilayah IUP tumpang tindih itu turut disaksikan dua inspektur tambang dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) provinsi Sultra. Lokasinya di desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara (Konut).

External Relation Manager PT ANTAM (Persero) Tbk UBPN Sultra, Pamiluddin Abdullah mengungkap, dari seluas 16.920 hektare lahan yang merupakan wilayah IUP PT Antam di Desa Mandido, 113 hektare separuhnya juga merupakan wilayah PT Wanagon dalam IUP yang diterbitkan Pemkab Konut.

Pemasangan papan yang berisi larangan memasuki wilayah IUP perusahaan itu, menurut Pamiluddin, guna menandai batas-batas wilayah dalam izin perusahaan. Pasalnya, dalam wilayah IUP yang tumpang tindih itu saat ini tengah digarap PT Wanagon Anoa Indonesia.

“Ini untuk memberitahukan kepada masyarakat luas bahwa ini adalah wilayah konsesi Antam. Tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Apalagi untuk menambang tanpa izin dari KTT Antam,” katanya.

Sementara itu, salah satu Inspektur tambang Dinas Pertambangan dan ESDM Sultra, Suhadar mengatakan sanksi memasuki wilayah IUP suatu perusahaan sudah jelas diatur dalam UU No 4 tahun 2009. “Sanksinya penjara selama satu tahun atau denda sebesar 100 juta rupiah,” katanya.

Tidak ada upaya dari PT Wanagon untuk menghalangi pihak PT Antam saat pemasangan plang dalam Wilayah IUP tumpang tindih itu. PT Wanagon tampak masih tetap meneruskan kegiatan pertambangannya. (k7/c)

To Top