Hujan Protes Warnai Penetapan DPT – Berita Kota Kendari
Suksesi

Hujan Protes Warnai Penetapan DPT

rekap

Suasana Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi perbaikan DPT, di Sekretariat KPU Kendari, Selasa (6/12) malam lalu.

KENDARI, BKK – Sidang pleno KPU Kendari untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap berlangsung alot. Hingga pukul 23.30 Wita, tadi malam, pihak tim penghubung (LO), terutama dari pasangan Abdul Rasak – Haris Andi Surahman dan pasangan Zayat Kaemoedin – Suri Syahriah Mahmud, sengit mengajukan protes.

Protes tersebut terjadi karena masih mereka menilai masih banyak permasalahan dalam daftar pemilih pada Pilkada Kendari. Utamanya, adanya nama pemilih yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) e-KTP yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak terdaftar saat di input melalui sistem informasi daftar pemilih (Sidalih).

Persoalan lainnya yang ikut diangkat adalah adanya Nomor Kartu Keluarga (NKK) yang berjumlah 8.899 tetapi memiliki e-KTP. Protes dari masing-masing LO paslon dimulai setelah sepuluh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Kendari membacakan hasil pleno penetapan DPT di masing-masing kecamatannya, di Sekretariat KPUD Kendari, Selasa malam (6/12). Pleno ini dipimpin oleh Ketua KPU Kendari Hayani Imbu beserta para komisioner, dan dihadiri Panwasli Kendari serta pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kendari.

Dari hasil DPT yang dibacakan pemilih di 10 kecamatan, jumlahnya ditetapkan sebanyak 187.951, terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 95.303 dan pemilih perempuan sebanyak 92.612. Jumlah ini berkurang drastis dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sebelumnya diumumkan KPU Kota Kendari berjumlah 193.432 orang, atau berkurang hingga 5.481 orang.

Berkurangnya jumlah pemilih juga berdampak pada berkurangnya jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Total TPS yang ditetapkan kini mencapai 528 dari sebelumnya 594. Atau berkurang sebanyak 66 TPS. Data selengkapnya lihat grafis.
Kendari demikian, hasil DPT tersebut belum memuaskan masing-masing tim Paslon. Yahya, perwakilan dari Paslon Zayat – Syahriah mengatakan data yang dimiliki KPU serta Disdukcapil masih belum singkron.

“Sebelumnya kami menemukan NKK kosong itu berjumlah 18.000 lebih. Tetapi saat rapat pleno ini, yang tersisa hanya 8.899. Ini kami tanyakan kenapa bisa jadi begini jumlahnya. Kami juga konfirmasi ke pihak Disdukcapil jawabannya masih ngambang,” katanya. (m2/b/aha)

To Top