Akan Dilaporkan ke DKPP, KPU Kota Kendari Tak Takut – Berita Kota Kendari
Headline

Akan Dilaporkan ke DKPP, KPU Kota Kendari Tak Takut

 

img_5296

Hayani Imbu

KENDARI, BKK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari menyatakan tidak gentar dengan ancaman dari salah satu pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota yang akan melaporkannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

Ketua KPU Kota Kendari, Hayani Imbu mengatakan, pihaknya sampai saat ini masih tengah memperbaiki laporan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Kalaupun karena DPS itu mereka harus dilaporkan, Hayani menegaskan siap menghadapinya.

“Intinya siap tidak siap, kalau memang akan dilaporkan ke DKPP itu kami harus siap. Karena saat ini kami terus melakukan tugas sesuai dengan fungsi dan kewenangan kami. Saya kira prosesnya ini masih sementara diperbaiki, artinya, dengan adanya Paslon yang akan melaporkan, itu adalah hak setiap warga negara dan itu tidak bisa dihalangi,” kata Hayani saat menghadiri kegiatan rapat koordinasi yang dilakukan Bawaslu Sultra, Selasa (22/11).

Dikatakannya, sebagai penyelenggara pemilu, bukan pada konteks berkomentar mengenai permasalahan laporan ke DKPP itu. KPU saat ini hanya berusaha fokus pada posisi memperbaiki DPS yang telah diumumkan beberapa hari yang lalu.

Ia menambahkan, dengan adanya tanggapan dan masukan masyarakat terkait banyaknya permasalahan dalam DPS, menjadi dasar bagi KPU untuk melakukan perbaikan. Bahkan, kata dia, KPU Kota Kendari telah bersepakat dengan masing-masing tim paslon untuk melaksanakan verifikasi di tingkat kecamatan.

“Pada tanggal 24 November itu kami telah bersepakat dengan tim paslon untuk memverifikasi data pemilih di tingkat kecamatan, baik itu mengenai adanya pemilih ganda maupun pemilih yang telah meninggal namun masih terdaftar sebagai pemilih,” tambahnya.

Terkait adanya pernyataan bahwa KPU dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih tidak bekerja sungguh-sungguh, lelaki yang akrab disapa Teo ini mengungkapkan, apa yang dilakukan pihaknya selalu sesuai mekanisme. Dalam proses ini, pihaknya telah melakukan proses pencoklitan jumlah pemilih berdasarkan Daftar Pemilih (DP) yang dilakukan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan disusun secara bersama-sama, kemudian diumumkan masing-masing Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) se-Kota Kendari.

“Mengenai adanya pemilih ganda dan pemilih yang telah meninggal namun masih terdaftar, seharusnya itu dilaporkan karena sebelumnya ada kejadian orang yang dilaporkan telah meninggal ternyata ditemukan orang tersebut belum meninggal. Hal-hal seperti ini yang harus diantisipasi. Intinya DPS yang diumumkan kemarin itu bertujuan untuk diperbaiki,” jelasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, terkait jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang melonjak sementara jumlah DPS justru menurun, Teo menjelaskan hal itu untuk mengantisipasi adanya pemilih yang belum terdaftar. “Tetapi pengumumannya itu belum sekarang, karena kemarin itu masih masa tanggapan dan masukan masyarakat. Jangan sampai dalam masa tanggapan ini, banyak masyarakat yang melapor belum terdaftar dan sementara TPS telah dicoret, pemilih yang belum terdaftar itu akan memilih di mana nantinya,” pungkasnya. (m2/b/nur)

To Top