Sejumlah SKPD di Bombana Dihapus – Berita Kota Kendari
Lingkar Sultra

Sejumlah SKPD di Bombana Dihapus

ilustrasi-opd

Ilustrasi

RUMBIA, BKK- Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bombana akhirnya dituntaskan. Walhasil, dari 24 dinas ditambah empat badan yang selama ini ada di Bombana, terjadi banyak perubahan besar. Ada sejumlah dinas yang tetap, seperti Sekretariat Daerah (Setda), Sekretariat DPRD, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PU dan Tata Ruang, Bappeda, serta Inspektorat.

Sisanya, dibentuk baru seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Sosial, dan sejumlah dinas lainnya. Dua Dinas lainnya yakni, Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben), serta Dinas Kehutanan (Dishut) dihilangkan. Selanjutnya, pertambangan dan kehutanan akan hanya menjadi UPTD yang bertanggungjawab kepada Pemerintah Provinsi Sultra.

Selain kedua dinas tersebut sejumlah SKPD lain juga dilebur. Seperti kantor perpustakaan, Sekretariat Korpri, kantor perumahan, serta Satuan Polisi Pamong Praja juga ikut dihilangkan. Satpol PP nanti akan melebur ke beberapa dinas.
Penetapan OPD baru ini dilakukan dalam rapat paripurna pengesahan Perda ODP, di DPRD, Jumat (18/11).

Data yang dihimpun koran ini, perda pembentukan dan susunan perangkat daerah ini menetapkan 28 dinas dan badan itu terdiri dari 10 Dinas dan Badan bertipe A, 12 tipe B, serta 6 Dinas dan Badan tipe C.

Pj Bupati Bombana, Hj Sitti Saleha mengatakan, adanya SKPD baru secara otomatis akan menambah beban kerja PNS dalam memberikan pelayanan prima kepada publik. Menurut dia, dengan disetujuinya ranperda tersebut, akan menjadi barometer berkaitan dengan urusan pemerintahan di daerah itu agar segala urusan pemerintahan dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

“Ada beberapa poin penting yang wajib diperhatikan atas adanya SKPD baru ini, beban kerja PNS dalam memberi pelayanan prima kepada publik merupakan poin penting yang harus menjadi perhatian serius dalam mewujudkan pemerintahan Bombana ini,” ungkap, Saleha.

Menurut dia, penetapan Raperda susunan perangkat daerah ini juga didasari dengan diundangkannya PP nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Termasuk diubahnya UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. (cr2/c/aha)

To Top