Kasuistika

Sakit, Zainal Batal Diperiksa

zainal-koedos

Zaenal Koedoes

Kasus Dugaan Korupsi Water Sport Kendari

KENDARI, BKK – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra terpaksa membatalkan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sultra, Zainal Koedoes sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Water Sport Kendari 2015 dengan alasan sakit.

Sehingga penyidik Kejati Sultra akan melakukan penjadwalan ulang untuk kemudian melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Zainal Koedoes yang kala melakukan pembangunan Water Sport menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Ketidak hadiran Zainal Koedoes untuk dilakukan pemeriksaan diperkuat dengan surat keterangan sakit dari kedokteran yang diserahkan penasihat hukumnya, Dahlan Moga SH MH.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sultra, Raymel J Saja SH MHum mengatakan pihaknya membatalkan pemeriksaan terhadap Zainal Koedoes karena dengan alasan sakit, sehingga kata Raymel pihaknya akan melakukan penjadwalan ulang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Zainal Koedoes.

“Dia (Zainal red) sakit sehingga kami tidak jadi lakukan pemeriksaan. Surat keterangan sakitnya dari kedokteran itu ada dan kami sudah terima,” kata Raymel saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (17/11).

Raymel menambahkan, penyerahan surat keterangan sakit dari kedokteran, diserahkan langsung penasihat hukumnya ke penyidik Kejati Sultra sehingga penyidik membatalkan proses pemeriksaannya.

“Proses pemeriksaan awal sebagai tersangka yang akan dilakukan hanya saja tdak hadir. Tidak mungkin mau dipaksakan pemeriksaannya sementara masih sakit dan itu sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,” tambahnya.

Lanjutnya, atas perbuatannya, Zainal Koedoes dijerat dengan Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Hukumannya itu menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah,” simpulnya.

Dikonfirmasi terpisah, penasihat hukum Zainal Koedoes, Dahlan Moga SH MH mengungkapkan sebenarnya kliennya siap hadir dan akan selalu bersifat koperatif untuk memberikan keterangan terkait pemeriksaannya sebagai tersangka hanya saja sedang sakit.

“Sebenarnya kami siap hadir untuk memberi keterangan, hanya saja karena ada rekomendasi dari dokter untuk istrahat selama beberapa sehingga tidak bisa menghadiri pemeriksaannya. Bahkan kasus hukum yang menjerat klien saya ini juga meminta kejelasan atas penetapan status tersangkanya biar ada kesepahamanan fungsi KPA yang sesungguhnya. Logikanya itu, bagaimana mungkin kesalahan yang dilakukan bawahannya tetapi Zainal yang harus menanggungjawab,” ungkap Dahlan saat dikonfirmasi melalui selulernya.

Peratanggungjawaban tersebut, ujar Dahlan tertuang Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Dari Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran. Yang menjadi dasar rujukan, kata Dahlan, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 dijelaskan bahwa ada kewenangan Pengguna Anggaran (PA) yang tidak bisa didelegasikan kepada KPA salah satunya item pengawasan pelaksanaan anggaran.

“Sekarangkan berbicara mengenai penyimpangan anggaran, sementara KPA itu tidak mempunyai kewenangan mengenai pengawasan anggaran, palagi kalau berbicara megenai teknisnya itu tidak ada kewenangan KPA. Intinya kami siap untuk hadir memberikan keterangan guna penyelarasan mengenai kedudukan hukum sebenarnya KPA dalam pengadaan barang dan jasa supaya kita mempunya pemahaman yang sama karena jangan sampai kemudian ada aturan yang tertinggal dalam barang dan jasa,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, aturan itu tertuang dalam intruksi presiden (Inpres) tanggal 19 Juli 2016. Dalam Inpres tersebut, kata Dahlan, ada lima hal yang harus dipahami berkaitan dengan kebijakan yang tidak bisa dipidana. Yang paling subtansi dalam Inpres tersebut mana yang termaksud administrasi dan mana merupakan perbuatan pidana.

“Inpres tersebut, presiden menjelaskan mengenai kesalahan perbuatan administrasi kebijakan yang tidak bisa dipidana, selain itu juga, presiden menginstruksikan segala tindakan administrasi pemerintahan juga tidak dapat dipidanakan, kerugian yang dinyatakan oleh BPK diberikan peluang selama 60 hari dan segala data mengenai kerugian negara harus konkret dan tidak mengada-ada,” pungkasnya. (m2/b/lex)

To Top