Pilkada Buton Tetap Calon Tunggal – Berita Kota Kendari
Suksesi

Pilkada Buton Tetap Calon Tunggal

hidayatullah

Hidayatullah

Bawaslu RI dan KPU Batalkan Pencalonan Hamim-Farid

KENDARI, BKK – Pencalonan pasangan calon (Paslon) Hamim-Farid untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Buton serentak 2017 mendatang dipastikan gagal. Pembatalan pencalonan itu dikarenakan surat rekomendasi PKPI yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKPI serta Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) DPP PKPI yang tidak sesuai dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Selain itu, pembatalan pencalonan Hamim-Farid dengan adanya surat edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesi (Bawaslu-RI) bernomor 07/08 tertanggal 14 November 2016 yang ditandatangani langsung Ketua Bawaslu RI, Prof Dr Muhammad dengan menegaskan setiap pencalonan Kepala Daerah (Kada) harus mengikuti ketentuan PKPU Nomor 10 Tahun 2016.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra, Hidayatullah mengatakan, sebelumnya hasil sengketa yang diajukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Buton, membatalkan putusan KPU Buton nomor 43 dan nomor 44 tentang pemilihan dengan satu paslon dan KPU Buton diperintahkan untuk memperpanjang masa pendaftaran paslon.

“Atas dua putusan itu, berdasarkan ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 pasal 144 ayat 1 ayat 2 yang berbunyi, keputusan panwas itu bersifat mengikat dan kedua KPU wajib menindak lanjuti putusan panwas. Sehingga kami memerintahkan KPU Buton untuk mengikuti putusan panwas dengan mencabut dan membatalkan putusan satu paslon yang kemudian membuat tahapan baru dengan memperpanjang waktu pendaftaran paslon yang mengakibatkan kampanye paslon tunggal itu dihentikan untuk sementara waktu, serta paslon tunggal Umar Samiun-La Bakry batal,” kata Dayat saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (17/11).

Lelaki yang akrab disapa Dayat ini menambahkan, tahapan pendaftaran ulang KPU Buton mengkordinasikan bersama Panwaslu Buton dan membuka pendaftaran selama enam hari yakni tiga hari sosialisasi dan tiga pendaftaran. Pendaftaran itu dilakukan sejak Senin 14 November sampai Rabu 16 November. Namun, kata Dayat, setelah proses pendaftaran pencalonan dilakukan lagi-lagi rekomendasi paslon Hamim-Farid menggunakan SK PKPI yang ditandatangani oleh Ketua DPP PKPI dan Wasekjen DPP PKPI.

“Salah satu proses pembatalan paslon Hamim-Farid itu karena adanya SK dari DPP PKPI yang ditandatangani oleh Wasekjen yang seharusnya penandatanganan rekomendasi itu adalah Ketua DPP dan Sekjen PKPI sesuai dengan SK Kemenkumham. Sehingga PKPI tidak memenuhi syarat legitimasi dan mempengaruhi jumlah kuota 20 persen dukungan paslon yang berakibat pendaftaran pencalonan Hamim-Farid tidak dapat diterima,” tambahnya.

Sekarang ini, sambung Dayat, tentunya KPU Buton akan meminta kembali pertimbangan dari Panwaslu Buton untuk dilakukan koreksi terkait amar putusan karena sampai hari ini, kata Dayat, ketika pendaftaran paslon Hamim-Farid tidak dapat diterima sementara keputusan paslon sudah dicabut dan dibatalkan oleh Panwaslu Buton termaksud calon tunggal sehingga KPU belum bisa mengambil keputusan paslon yang tidak bermasalah.

“Berdasarkan surat edaran dari Bawaslu RI nomor 07/08 sehingga kami KPU Sultra akan berkordinasi dengan Bawaslu Sultra untuk melakukan kembali pencalonan paslon Kada Buton. Terutama menangani putusan sengketa Panwaslu Buton yang menolak putusan KPU nomor 43 dan 44 tentang satu paslon di Pilkada Buton. Karena amar putusan Panwaslu Buton itu masih mengikat jadi harus dibatalkan dulu hasil sengketa itu,” ungkap Dayat.

Lanjutnya, untuk mengenai penetapan paslon, saat ini pihak KPU Buton masih sementara menunggu hasil rekomendasi dari Bawaslu Sultra terkait adanya putusan sengketa yang dilakukan Panwaslu Buton beberapa hari yang lalu. Sehingga, kata Dayat, KPU Sultra masih sementara berkordinasi dengan Pihak Bawaslu Sultra untuk mengoreksi putusan sengketa tersebut.

“Tadi kami sudah berkordinasi dengan Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu terkait adanya surat edaran Bawaslu RI. Kami berharap agar hari ini pihak Bawaslu Sultra memberi keputusan terkait putusan sengketa Panwaslu buton itu, agar tidak ada keadaan yang kosong. Karena KPU tidak ada masalah sama sekali untuk menetapkan paslon Kada Buton,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Dayat mengungkapkan, sampai saat ini penetapan paslon Kada Buton belum ada. Karena, kata Dayat di KPU sama sekali tidak ada masalah terkait putusan yang sebelumnya telah ditetapkan dengan satu paslon tetapi Panwaslu Buton menolak putusan itu. Pasalnya setiap kinerja pihak KPU itu dalam memutuskan suatu kebijakan tidak sesuka hati tetapi berdasarkan aturan yang berlaku.

“Sehingga tidak ada alasan untuk menuduh pihak KPU untuk bermain-main dalam mengambil suatu kebijakan karena semua ada aturannya. Karena sudah duberi waktu dua kali untuk melakukan pendaftaran ulang tetapi paslon Hamim-Farid tidak melakukan perbaikan dengan penolakan penandatangan rekomendasi Wasekjen DPP PKPI. Intinya KPU itu bekerja berdasarkan ketentuan perundang-undangan,” pungkasnya. (m2/b/lex)

To Top