Perjalanan Penanganan Kasus Aswad Sulaiman – Berita Kota Kendari
Feature

Perjalanan Penanganan Kasus Aswad Sulaiman

uang-aswad

Jaksa dan karyawan Kejati Sultra saat menghitung uang yang dikembalikan Aswad Sulaiman dalam dugaan korupsi pembangunan kantor bupati, beberapa waktu lalu.

Istimewa, Jaksa Tak Berani Ditahan

Penegakan hukum di negeri ini khususnya di Sultra memang perlu dipertanyakan. Pasalnya sejak penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra menetapkan mantan Bupati Konawe Utara (Konut), Aswad Sulaiman sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Kantor Bupati Konut tahap I-III pada bulan Februari silam, Aswad tidak berani untuk ditahan.

Laporan: Rudinan Kendari

Bahkan, pada April 2016 lalu mantan orang nomor satu di Konut itu dengan leluasa keluar negeri untuk menjalani umrah tanpa seizin pihak Kejati Sultra. Bahkan, pihak Kejati Sultra dikonfirmasi mengenai kepergian Aswad di Mekkah untuk melakukan umrah, Kejati enggan berkomentar. Hanya saja, kata mereka (penyidik Kejati Sultra) Aswad keluar negeri tidak bisa dilarang karena ingin melakukan ibadah. Sementara, Yunan Harjaka SH MH yang saat itu menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sultra mengatakan, telah menerbitkan surat pencekalan Aswad saat setelah Aswad diperiksa sebagai tersangka.

“Kami tidak tahan karena ada jaminan dari pihak keluarga Aswad. Kita juga sudah terbitkan surat pencekalannya sehingga dia (Aswad red) tidak bisa keluar negeri,” kata Yunan usai melakukan pemeriksaan terhadap Aswad, Rabu (24/2) malam lalu.

Sebelum Aswad berangkat untuk melakukan umrah, Kepala Kantor Imigrasi Kendari, Wisnu Widayat SH MSi mengungkapkan pihaknya sudah menerbitkan paspor keberangkatan Aswad Sulaiman ke tanah suci dalam rangka umrah. Namun, setelah adanya pemberitaan tentang pengurusan paspor, pihak Kejati Sultra baru menyampaikan surat resmi tertulis tentang permintaan pencekalan kepada Imigrasi.

“Kami sudah membuatkan paspor kepada Aswad Sulaiman dengan tujuan umrah, karena itu merupakan hak kewenangan setiap Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mendapatkan paspor selama belum didapatkan surat permintaan dari pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra),” ungkapnya.

Saat itu, lanjut Wisnu, pihaknya berupaya melakukan komunikasi dengan pihak Kejati sebelum diterbitkan paspor untuk Aswad Suliaman, namun pihak Kejati tidak memberikan respons positif. Nanti setelah terbit paspor, sambung Wisnu, pihak Kejati meminta dan bersurat kepada Imigrasi kendari untuk melakukan pencekalan lokal kepada Aswad Sulaiman.

“Saat Aswad datang untuk membuat paspor, kami pending untuk menerbitkannya, dan berkoordinasi dengan pihak Kejati, karena kami mengetahui Aswad itu merupakan tersangka kasus korupsi, namun pihak Kejati tidak bersurat sehingga paspor untuk Aswad kami terbitkan. Nanti sudah terbit itu paspor baru pihak Kejati yakni pada tanggal 6 April lalu, bersurat kepada kami untuk melakukan pencekalan, sehingga kami hanya bisa melakukan pencekalan secara lokal saja yakni hanya sebatas intern Kendari,” sambungnya.

Sehingga banyak yang mempertanyakan kinerja penegakkan hukum di Sultra ini dalam penanganan kasus korupsi mantan orang nomor satu di Konut ini, baik itu dari kalangan akademisi maupun mantan Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) Hariman Satria SH LLM. Hariman mengatakan, peneggakan hukum di Sultra ini khususnya di pihak kejaksaan memang perlu dipertanyakan. Menurutnya, penanganan kasus korupsi itu harus dilakukan dengan serius jangan penangananya sebelah mata.

“Tidak perlu lagi dipertanyakan penanganan Kejati Sultra saat menangani kasus korupsi Aswad Sulaiman. Kejaksaan itu bukan lagi masuk angin tetapi sudah diterpa tsunami sehingga Aswad tidak berani untuk ditahan. Kan jelas kasusnya dan Aswad juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Seharusnya pihak Kejati Sultra langsung menahannya,” sindirnya.

Sementara itu, Syahirudin Latif SH yang juga merupakan penasihat hukum salah seorang tersangka dikasus yang sama yakni Ahmad Yani Sumarata selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merasa ada tebang pilih pihak kejati Sultra dalam menangani perkara Aswad Sulaiman.

“Masa klien saya (Ahmad Yani red) saat diperiksa sebagai tersangka langsung dilakukan penahanan, sementara Aswad Sulaiman yang jelas terbukti ikut melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara tidak berani untuk ditahan. Ada apa sebenarnya,” tanyanya.

Ia menegaskan, pihak Kejati Sultra jangan bermain-main dalam menangani perkara terutama dalam penangan perkara. Berbicara kooperatif, kata lelaki mantan perpwira polisi, kliennya dianggap sangat kooperatif, pasalnya ketika dilakukan pemanggilan Ahmad Yani hadir dan langsung dilakukan penahanan.

“Kan jelas yang melakukan pengembalian kerugian keuangan negara itu Aswad, berarti dalam hal ini Ahmad Yani itu sama sekali tidak terlibat dalam perkara ini,” kesalnya.

Senada dengan Risal Akman SH MH selaku penasihat hukum Siodinar yang juga merupakan salah satu tersangka dikasus yang sama dengan Aswad Sulaiman. Risal mempertanyakan apa saja kinerja pihak kejati Sultra selama beberapa bulan terakhir ini setelah Aswad ditetapkan sebagai tersangka.

“Ada apa sebenarnya di Kejati Sultra. Masa sampai sekarang Kejati belum juga melakukan penahanan terhadap Aswad. Jangankan menahan menyidangkan saja mereka (Kejati Sultra) belum melakukan,” sindir Risal dengan nada kesal.

Risal bahkan menuduh pihak Kejati Sultra telah melakukan komunikasi empat mata bersama Aswad untuk tidak melakukan penahanan terhadap mantan orang nomor satu di Konut itu.

“Sudah pasti ada deal-deal antara pihak Kejati Sultra bersama dengan pihak Aswad Sulaiman, sehingga Aswad dan Gina Lolo sama sekali pihak Kejati tidak bisa menahannya. Ada perlakukan khusus yang diberikan kepada Aswad dari pihak Kejati Sultra. Berbeda dengan klien saya sebelumnya, ketika dipanggil oleh pihak Kejati Sultra Siodinar langsung ditahan,” tuduhnya.

Saat ini berkas Aswad Sulaiman sudah sampai di Pengadilan Tipikor Kendari dan telah menjalani persidangan, Selasa (15/11). Namun lagi-lagi usai menjalani persidangan Aswad yang didampingi penasihat hukumnya, Razak Naba SH MH masih bisa menghirup udara bebas. (m2/b/lex)

To Top