Kasus NA, KPK Periksa Pengusaha Tambang – Berita Kota Kendari
Headline

Kasus NA, KPK Periksa Pengusaha Tambang

George Hutama Riswantyo (kiri) saat mendampingi Gubernur Nur Alam dan Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutama dalam memberi keterangan pers.

George Hutama Riswantyo (kiri) saat mendampingi Gubernur Nur Alam dan Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutama dalam memberi keterangan pers.

JAKARTA, BKK – Pengusaha tambang di Sulawesi Tenggara George Hutama Riswantyo, dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa dalam kasus korupsi izin usaha pertambangan yang menjerat Gubernur Sultra Nur Alam.

Berdasarkan penelusuran, George merupakan pemilik PT Kembar Emas Sultra, salah satu perusahaan pertambangan dan logam di Sultra.

“Yang bersangkutan akan diperiksa untuk tersangka Nur Alam,” kata pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak, Rabu (9/11).

Ini bukan pertama kalinya George dipanggil KPK. Sebelumnya, pengusaha ini pernah dua kali dijadwalkan menjalani pemeriksaan. Terakhir pada Kamis 29 September 2016.

KPK hampir merampungkan penyidikan dugaan korupsi Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam. Dalam waktu dekat, berkas kasus korupsi terkait penertiban dan persetujuan izin usaha pertambangan ini akan dilimpahkan ke bagian penuntutan.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Nur Alam sebagai tersangka karena menyalahgunakan wewenang dalam persetujuan dan penerbitan SK IUP di wilayah Provinsi Sultra.

Nur mengeluarkan tiga SK kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) dari tahun 2008-2014.

Yakni, SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, SK Persetujuan IUP Eksplorasi, dan SK Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi.

Diduga ada kickback atau imbal jasa yang diterima Nur Alam dalam memberikan tiga SK tersebut.

Sementara itu, Ketua Badko HMI Sulawesi Tenggara La Asri Buton mengatakan, KPK harus segera memeriksa Umar dan Tafdil untuk menuntaskan perkara. Karena Umar Samiun dan Bupati Bombana Tafdil yang ikut memberikan rekomendasi penerbitan izin,

Sebelum Nur Alam mengeluarkan SK izin usaha tambang, Asri melanjutkan, kedua bupati terlebih dulu memberikan rekomendasi. Alhasil, Umar dan Tafdil memiliki keterkaitan.

“Sebelum SK keluar, harus ada rekomendasi. Jadi kalau Nur Alam ditetapkan tersangka, KPK perlu memeriksa yang memberikan rekomendasi,” imbaunya.

Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati memastikan pemeriksaan akan menyasar seluruh pihak. Alhasil, pemeriksaan juga mengarah pada Umar dan Tafdil.

“Tapi saya tidak hapal siaja yang sudah (atau belum) diperiksa,” katanya. (dil/jpnn)

To Top