Pilrek UHO Dinilai Porak-poranda – Berita Kota Kendari –
Headline

Pilrek UHO Dinilai Porak-poranda

Suasana Press Conference Yang Berlangsung di Hotel Imperial Kendari. (Nirwan/BKK)

Suasana Press Conference Yang Berlangsung di Hotel Imperial Kendari. (Nirwan/BKK)

KENDARI, BKK – Proses pemilihan rektor (Pilrek) Universitas Halu Oleo (UHO) benar-benar menyita perhatian civitas akademika bahkan publik Sulawesi Tenggara. Baru kali ini sepanjang sejarah UHO, Pilrek berlangsung berlarut-larut hingga diambil alih menteri.

Dengan kondisi ini, salah seorang guru besar UHO Prof Dr H Barlian menyebut OHO sudah porak-poranda. “Barangkali kasar saya katakan seperti itu. Tapi ini realitas bahwa UHO sudah porak-poranda,” kata Prof Barlian dalam konprensi pers bertajuk Save UHO di salah satu hotel di Kendari, Selasa (8/11).

Dalam konprensi pers tersebut Prof Barlian didampingi sejumlah anggota senat dan guru besar lainnya, diantaranya, Prof Dr La Taena, Prof Dr La Niampe, Salimin SH MH, Dr Eng M Jamhir Safani SSi MSc, dan Rizal SPd MPd.

Barlian menjelaskan, dikatakan porak-poranda karena Pilrek sudah diagendakan empat kali tetapi selalu batal. Pilrek awalnya diagendakan 9 September, namun batal, lalu diagendakan 22 September. Tapi tiba-tiba batal lagi, dan dijadwalkan lagi 26 September. Namun ternyata 26 September pun batal lagi.

Kemudian turun lagi surat dari Kemenristek Dikti bahwa pilrek diagendakan 7 November 2016. Namun tiba-tiba surat susulan yang isinya kembali menunda proses Pilrek.

“Ditengah-tengah pembatalan itu ada proses terakhir yang menurut saya sangat tidak normatif, karena telah menyalahi aturan yang ada,” kata Prof Barlian.

Dia menyatakan, ada dua calon baru yang mendaftar, dan dinyatakan memenuhi syarat. Dua calon ini, menurutnya, hebat karena dapat menyelesaikan proses pemeriksaan 11 poli dan tiga instansi yang berbeda dalam waktu dua hari.

Menurut Barlian, tidak wajar dua calon rektor yang baru bisa menyelesaikan semua proses itu, sebab hal itu merupakan bukan proses yang singkat.

Selain itu, Prof Barlian juga mengungkap ketimpangan dalam proses penyampaian visi misi calon rektor. Penyampaian visi misi hanya diikuti calon baru, sementara tiga calon lama yakni Prof Buyung, Prof La Rianda, dan Dr Zamrun tidak diundang.

“Padahal sudah diberikan surat bahwa Pilrek harus dimulai dari awal lagi. Berarti proses yang lalu sudah tidak berlaku, kenapa sekarang dijadikan dasar mereka sudah menyampaikan visi misi pada putaran pertama. Hal ini menurut saya keliru dan mesti diperbaiki,” paparnya.

Ketika proses ini dilanjutkan, menurut Barlian, sangat bertentangan dengan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 1 tahun 2015 dan Permen nomor 43 tahun 2012 tentang statuta.

Kedua permen tersebut, kata guru besar pendidikan sosiologi, senapas yakni urusan untuk mengurusi calon rektor adalah 5-6 bulan sebelum rektor devenitif berakhir. Padahal masa jabatan Prof Usman Rianse tinggal dua pekan atau berakhir 23 November 2016.

Dengan kondisi ini, Barlian dan rekan-rekannya perlu diangkat caretaker atau sebaliknya tidak memperpanjang masa jabatan Prof Usman Rianse.

“Kami meminta kepada Menristekdikti, dengan segala kearifannya untuk melihat persoalan ini secara bijak berdasarkan aturan yang ada. Sebab kita juga sudah resah, karena merasa Pilrek UHO sudah diobok-obok seperti yang terjadi sekarang ini,” akunya.

Dr Eng M Jamhir Safani menambahkan, tidak tepat jika Prof Usman Rianse melanjutkan massa jabatannya, sehingga dia mengusulkan agar diangkat caretaker sebaiknya dari Kementerian Ristekdikti.

Alasannya menurut Jamhir, karena adanya keberpihakan Prof Usman kepada salah satu calon sebagaimana dimuat di salah satu media massa. Selain itu juga Prof Usman selalu mengikuti pertemuan salah satu calrek.

Jamhir juga menyoroti surat keterangan (SK) yang dikeluarkan rektor tentang keanggotaan senat itu jelas sekali melanggar aturan, sebab beberapa anggota senat non akademik, serta beberapa lembaga non UPT akademik itu masuk keanggotaan non akademik. “Jelas ini sangat melanggar peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2014 pada pasal 22 dan 23,” ujar lulusan universitas di Jepang ini.

Pelanggaran lain juga menurutnya, adalah mengangkat anggota senat yang sedang melakukan studi S3 di luar Sultra. Padahal mestinya status izin belajar itu diberikan bagi mereka yang tidak meninggalkan tugas-tugasnya.

Dia juga menyoroti tidak masuknya guru besar sebagai anggota senat. Padahal seluruh universitas di Indonesia, guru besar masuk dalam anggota senat kecuali Badan Hukum Milik Negara (BHMN).

“Dari sejumlah permasalahan ini kami berkesimpulan rektor saat ini tidak layak untuk meneruskan masa jabatannya dalam posisi karateker,” katanya.

Di tempat yang sama, Prof La Taena juga menegaskan mendukung Kemenristekdikti untuk mengangkat karateker dari pusat atau dari Kementerian.

“Saya sangat mendukung jika karateker diambil dari Kementerian. Saya menolak jika rektor (Usman Rianse, red) yang menjadi karateker,” tambahnya.(Cr6)

kayseri escort eskişehir escort porn
To Top